Pemerintah luncurkan Sekolah Rakyat (SR) di Jakarta pada tahun ajaran 2025/2026, menyediakan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak tidak mampu di tiga lokasi berbeda.

Dinas Pendidikan Banyumas menyiapkan guru untuk Sekolah Rakyat di Desa Banteran dan Karangcegak, Kecamatan Sumbang, yang akan dibuka pada tahun ajaran 2025-2026.

Pemerintah Kabupaten Cirebon percepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kaliwadas untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, ditargetkan beroperasi tahun ajaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Solok siap menjalankan program Sekolah Rakyat pada Juli 2025 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pemkab Sampang alokasikan lahan seluas 6,3 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dimulai pada 2025, guna mendukung pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.

Pemkab Blora menyiapkan lahan seluas 5 hektare di dua lokasi untuk membangun Sekolah Rakyat (SR) gratis bagi anak kurang mampu, sesuai gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Pemprov Kaltara serius membangun Sekolah Rakyat untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan lokasi di Kabupaten Bulungan.

Pemkab Tanah Laut berkomitmen menghapus kemiskinan ekstrem melalui program Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berkualitas untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, sebagaimana arahan Inpres No. 8 Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyediakan lahan 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang akan menampung siswa dari keluarga kurang mampu dan anak putus sekolah.

Pemerintah Kota Malang akan melakukan pendataan ulang terhadap 7.000 anak untuk memastikan penerimaan program Sekolah Rakyat tepat sasaran, dengan fokus pada siswa kelas 6 SD dan kelas 3 SMP.

Pemkab Natuna siapkan lahan seluas 11,4 hektare untuk membangun Sekolah Rakyat gratis bagi anak keluarga miskin, menelan biaya lebih dari Rp200 miliar dari APBN.

Pemkab Bantul mendukung program Sekolah Rakyat Kemensos untuk anak keluarga tidak mampu, dengan sistem boarding school dan fokus pada jenjang SD dan SMP di Kecamatan Dlingo.

Pemkab Banyuwangi mendapat dukungan pemerintah pusat untuk penguatan ketahanan pangan dan pembangunan irigasi, serta siap implementasikan Program Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial meninjau kesiapan Rusunawa Mayangan di Probolinggo untuk dijadikan Sekolah Rakyat, menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah pada tahap pertama.

Tim Kementerian PU meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Banyumas, mengecek kesiapan lahan dan kolaborasi dengan Pemkab Banyumas dan Kementerian Sosial untuk memulai pembangunan pada tahun ajaran 2025-2026.

Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI, yang dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Wakil Bupati Solok meninjau lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Aripan, seluas enam hektare, guna memastikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

Pemerintah Kabupaten Solok telah melengkapi data untuk program Sekolah Rakyat tahap pertama dan menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk renovasi gedung dan sarana prasarana.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.