Pemkab Bantul mendukung program Sekolah Rakyat Kemensos untuk anak keluarga tidak mampu, dengan sistem boarding school dan fokus pada jenjang SD dan SMP di Kecamatan Dlingo.

Pemkab Banyumas telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di Desa Banteran untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang akan mencakup jenjang SD, SMP, SMA, dan diharapkan juga SMK.

Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Pulau Dompak, Tanjungpinang, untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, guna menampung siswa kurang mampu dan berprestasi.

Pemkab Pasuruan siapkan Sekolah Rakyat gratis berbasis asrama dengan memanfaatkan gedung eks kantor bupati, menargetkan 150 siswa dari keluarga miskin dan berprestasi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen membangun sekolah rakyat di seluruh kabupaten untuk memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu.

Kementerian Sosial menyatakan 45 lokasi siap untuk implementasi program Sekolah Rakyat gratis tahap pertama pada Juli 2025, dengan total 211 lokasi yang diusulkan.

Wali Kota Subulussalam dan Bupati Aceh Singkil antusias mendukung program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan di daerahnya, menawarkan lahan dan gedung untuk pembangunan sekolah tersebut.

Pemda DIY usulkan pemanfaatan sekolah yang kekurangan siswa untuk mendukung Program Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada sekolah berasrama di tiga lokasi potensial.

Wamenag tegaskan Sekolah Rakyat merupakan program baru, bukan revitalisasi pesantren atau madrasah, untuk pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Pemkab Kudus menghadapi tantangan lahan dalam usulan pembentukan sekolah rakyat dari pemerintah pusat, mencari solusi alternatif dengan memanfaatkan pondok pesantren.

Kemensos akan memulai program Sekolah Rakyat, sekolah berasrama untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, di Bekasi pada tahun ajaran 2025-2026.