Mendagri Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat untuk Pendidikan Inklusif
Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda untuk mendukung penuh pembentukan Sekolah Rakyat guna mewujudkan pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu, terutama keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Jakarta, 21 April 2024 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan perhatian serius terhadap pembentukan Sekolah Rakyat. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung pendidikan inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto dan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta kementerian/lembaga terkait lainnya.
Sekolah Rakyat, yang digagas sebagai program asrama atau boarding school, akan menanggung biaya pendidikan siswa mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), termasuk biaya makan dan fasilitas olahraga. Hal ini berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang fokus pada siswa berprestasi. Sekolah Rakyat dirancang untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya program ini untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. "Selain untuk keadilan, juga adalah dalam rangka menaikkan derajat mereka. Sehingga mereka disekolahkan di Sekolah Rakyat ini, sampai dengan SMA. Targetnya mereka nanti bisa bekerja. Jadi jangan sampai anak pengemis, nanti anaknya jadi pengemis lagi, dan seterusnya. Biar ada perubahan nasibnya," ungkap Mendagri Tito.
Peran Penting Pemda dalam Pembangunan Sekolah Rakyat
Mendagri Tito Karnavian telah meminta kepala daerah untuk segera menggelar rapat khusus membahas Sekolah Rakyat. Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendidikan juga diinstruksikan untuk segera merespons peluang dari program ini. Pemda perlu memahami kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dalam menyetujui pengajuan pembentukan Sekolah Rakyat, terutama terkait kejelasan legalitas lahan.
Mendagri menjelaskan, "Kriteria yang dipilih itu kalau dia (daerah) punya, rekan-rekan punya tempat, dan itu sudah ada gedungnya tinggal renovasi saja, otomatis itu akan lebih mudah prioritasnya dibanding tanah kosong. Tapi, kalau rekan-rekan mengajuan tanah kosong, dan tanah kosongnya masih tidak clear and clean, bersengketa atau ada masalah, sudahlah, itu pasti akan dicoret."
Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebagai koordinator utama pembangunan Sekolah Rakyat. Dasar hukum program ini tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Mensos Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kunci efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi kebijakan afirmatif untuk mengatasi kemiskinan dan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. "Gagasan Presiden Prabowo untuk memuliakan orang miskin, mendorong bangkitnya wong cilik agar bisa berkontribusi dalam Indonesia Emas tahun 2045. Jadi ini adalah benar-benar gagasan dari Presiden," tambah Gus Ipul.
Target dan Tantangan Pembangunan Sekolah Rakyat
Saat ini, terdapat 356 usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari berbagai daerah. Target pembangunan pada tahun 2025 adalah 200 titik lokasi. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait lahan dan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Gus Ipul menyampaikan, "Kita harapkan ini sesuai arahan Presiden terakhir, luas [Sekolah Rakyat] itu sekurang-kurangnya itu paling enggak 6,38 hektare. Atau juga kalau memang memungkinkan itu adalah 7 hektare lebih."
Beberapa pesan penting disampaikan kepada Pemda untuk ditindaklanjuti: pertama, menyiapkan lahan dan mengurus legalitas perizinannya; kedua, menyiapkan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan; ketiga, melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui camat maupun kepala desa/lurah agar program tepat sasaran.
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan dan berkontribusi pada pembangunan Indonesia ke depan.
