Mensos Yakin Sekolah Rakyat dengan Sistem Asrama Sukses Tingkatkan Prestasi Siswa
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf optimis Sekolah Rakyat berbasis asrama akan sukses meningkatkan prestasi akademik dan karakter siswa, didukung berbagai kementerian dan lembaga.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan model Sekolah Rakyat dengan sistem asrama telah menunjukkan banyak kisah sukses dalam meningkatkan prestasi akademik dan karakter siswa. Hal ini disampaikannya dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa, 25 Maret. Beliau yakin sistem asrama di Sekolah Rakyat akan lebih efektif karena peran orang tua juga sangat penting dalam menunjang pendidikan anak.
Mensos menjelaskan, "Banyak kisah sukses dari mereka yang bersekolah asrama dan terbukti orang bisa lebih konsentrasi, fokus belajar, disiplin dan lebih tertib." Selain fokus pada pendidikan siswa, Kemensos juga akan mendampingi orang tua agar memiliki kesadaran dan semangat untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan kerja sama antar kementerian dan lembaga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan bertanggung jawab atas rekrutmen guru, dengan opsi penempatan Guru ASN atau guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kerja sama ini juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kantor Staf Presiden, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengawasan.
Rekrutmen Guru dan Dukungan Antar Kementerian
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan berperan penting dalam merekrut tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat. Terdapat dua opsi rekrutmen guru, yaitu dengan menempatkan Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas.
Selain itu, dukungan penuh juga diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta instansi terkait lainnya, termasuk Kantor Staf Presiden. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, akan dibentuk Satgas pengawasan yang melibatkan BPKP.
Kerja sama antar kementerian ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keberhasilan program Sekolah Rakyat. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.
Tahapan Setelah Kelulusan dan Target Sekolah Rakyat
Setelah lulus dari Sekolah Rakyat, pemerintah merencanakan kerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk membantu penempatan para lulusan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja yang layak bagi para siswa setelah menyelesaikan pendidikan mereka.
Mensos juga mengajak masyarakat untuk mendukung program ini agar semakin banyak anak-anak Indonesia yang berkesempatan mendapatkan pendidikan yang layak. Target ke depan adalah membangun satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten, dengan kapasitas siswa mencapai 1.000 orang.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas kepada keluarga miskin. Sekolah Rakyat akan memberikan layanan pendidikan gratis dengan konsep asrama dan lingkungan yang berkualitas.
Sumber Daya dan Lokasi Sekolah Rakyat
Pemerintah akan memanfaatkan aset milik Kementerian Sosial dan menerima usulan dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan tersebut dapat berupa bangunan yang perlu direvitalisasi atau lahan seluas 5-10 hektare. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan komitmen pemerintah, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026. Program ini menjanjikan pendidikan gratis, sistem asrama, dan lingkungan belajar yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.