Sekolah Rakyat Banyuwangi: 100 Siswa Miskin Akan Dapat Pendidikan Gratis Juli 2025
Program Sekolah Rakyat di Banyuwangi, diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, akan memberikan pendidikan gratis berbasis asrama kepada 100 siswa kurang mampu mulai Juli 2025.
Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin, akan dimulai di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Juli 2025. Program ini akan menerima 100 siswa baru, terdiri dari 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA, yang terbagi dalam empat rombongan belajar. Pembukaan program ini menandai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di daerah.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah dan terus mempersiapkan segala hal untuk peluncuran program ini. Sekolah Rakyat akan sepenuhnya menanggung biaya pendidikan para siswanya, termasuk biaya asrama. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa latar belakang ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih pendidikan yang layak.
Calon siswa akan dipilih secara ketat melalui proses seleksi yang memastikan mereka berasal dari keluarga miskin, terdaftar dalam dua desil terbawah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Proses seleksi ini akan mencakup berbagai tahapan, mulai dari verifikasi administrasi hingga tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah, wawancara dengan orang tua, dan pemeriksaan kesehatan.
Seleksi Ketat dan Tahapan Pendaftaran
Proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat Banyuwangi dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Tahap awal meliputi seleksi administrasi untuk memverifikasi status ekonomi keluarga calon siswa berdasarkan DTKS. Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik dan psikotes untuk menilai kemampuan dan kesiapan mereka dalam mengikuti program pendidikan ini.
Selain tes akademik dan psikotes, proses seleksi juga mencakup kunjungan rumah untuk melihat kondisi lingkungan tempat tinggal calon siswa. Wawancara dengan orang tua juga dilakukan untuk memahami latar belakang keluarga dan motivasi mereka dalam mendaftarkan anak ke Sekolah Rakyat. Terakhir, pemeriksaan kesehatan memastikan calon siswa dalam kondisi prima untuk mengikuti program pendidikan berasrama.
Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) berperan aktif dalam menjaring calon siswa. Mereka melakukan jemput bola ke lapangan untuk mengunjungi anak-anak dari keluarga miskin yang akan memasuki kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA. Para petugas ini akan menawarkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026.
Lokasi dan Fasilitas Sekolah Rakyat
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat Banyuwangi akan memanfaatkan Gedung Pendidikan dan Pelatihan PNS di Kecamatan Licin sebagai lokasi pembelajaran. Meskipun detail fasilitas belum diungkapkan secara lengkap, program ini menjanjikan pendidikan gratis berbasis asrama, yang berarti siswa akan mendapatkan tempat tinggal dan makan selama mengikuti program ini. Ini akan menghilangkan beban biaya hidup yang sering menjadi kendala bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu di Banyuwangi yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Program ini bukan hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Pemerintah daerah Banyuwangi berkomitmen untuk mendukung penuh program ini dan memastikan keberhasilannya.
Proses seleksi yang ketat dan komprehensif menjamin bahwa program ini akan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat Banyuwangi diharapkan menjadi model bagi program pendidikan inklusif di daerah lain di Indonesia.
"Sekolah Rakyat ini program pendidikan gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan program ini berbentuk boarding school (sekolah berasrama) dengan seluruh biaya pendidikannya ditanggung penuh oleh pemerintah," ujar Bupati Ipuk Fiestiandani.
