Bupati Mojokerto memastikan 925 warga penerima bansos PKH tahap I tahun 2025 menerima bantuan secara utuh tanpa potongan, dengan nominal bervariasi sesuai program.

Dinas Sosial Kulon Progo tengah melakukan validasi data keluarga kurang mampu untuk menyelaraskan data dengan DTSEN, memicu kekhawatiran akan dampak penghapusan DTKS terhadap penerima bantuan sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya graduasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak bergantung pada bantuan sosial dan mampu hidup mandiri.

Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan tepat sasaran dan mendorong kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebanyak 93 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekalongan secara mandiri menyatakan mampu dan mengundurkan diri, menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi.

Menteri Sosial memastikan tidak ada penambahan bantuan sosial selama Ramadan 2025 karena bantuan untuk triwulan pertama telah disalurkan, meskipun masyarakat dapat mengajukan banding.

Menteri Sosial memastikan tidak ada penambahan bansos selama Ramadhan 2025, penyaluran tetap berdasarkan data DTSEN dan akan berkolaborasi dengan filantropi.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama senilai Rp42 miliar kepada 62.718 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemerintah Kota Mataram segera menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan mengurangi perbedaan data.

Kemensos melakukan uji petik Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tingkatkan akurasi data.

Dinas Sosial Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan efektivitas pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Dinas Sosial Kota Mataram memastikan penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 tetap berjalan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 22.179.

Sebanyak 805 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kudus dinyatakan lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2024, karena telah memenuhi kriteria graduasi, membuka peluang bagi keluarga miskin lainnya untuk menerima bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu pendamping PKH di Bogor untuk membahas strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, menyoroti pentingnya kolaborasi dan data akurat.