Lima Sekolah Rakyat di Kaltim Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan pembangunan lima Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur untuk mendukung kesetaraan pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem pada tahun ini.
Samarinda, 10 Mei 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan pembangunan lima Sekolah Rakyat (SR) di Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun ini. SR ini diprioritaskan untuk mendukung kesetaraan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pembangunannya akan bergantung pada kelayakan lokasi yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam kunjungannya ke Samarinda, Sabtu lalu, Gus Ipul meninjau kompleks SMAN 16 Samarinda, salah satu lokasi calon SR. Peninjauan ini dilakukan bersama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Kepala Sekolah SMAN 16 Samarinda, Abdul Rozak Fahrudin. Gus Ipul menegaskan bahwa setelah Kementerian PUPR memastikan kelayakan lokasi, ia akan melaporkan hal ini kepada Presiden untuk memprioritaskan pembangunan SR di Kaltim pada tahun anggaran ini. "Kalau semua lokasi calon Sekolah Rakyat sudah disurvei dan dipastikan layak oleh Kementerian PU, saya akan lapor ke Presiden supaya nanti menjadi prioritas untuk tahun ini," tegasnya.
Proses perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, berdasarkan usulan dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kurikulum SR sendiri masih dalam proses finalisasi. Sementara itu, rekrutmen siswa akan dilakukan setelah seluruh persiapan matang, termasuk verifikasi data calon siswa dan kunjungan langsung ke rumah orang tua mereka bersama pemerintah kabupaten/kota terkait.
Proses Pembangunan dan Persiapan Sekolah Rakyat
Secara nasional, Gus Ipul menyebutkan telah menerima sekitar 280 usulan pendirian SR dari berbagai daerah. Jumlah usulan lahan bahkan mencapai lebih dari 300, namun masih dalam tahap verifikasi dokumen kepemilikan tanah. Sementara itu, hampir 100 usulan bangunan yang siap digunakan tahun ini sedang diverifikasi. "Mungkin baru minggu depan untuk Kaltim bisa kita pastikan titiknya," kata Gus Ipul.
Seluruh pembiayaan SR, mulai dari seragam, alat tulis, hingga operasional asrama termasuk makan tiga kali sehari, akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BUMN akan menangani urusan konsumsi, sedangkan Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembangunan atau perbaikan bangunan. Hal ini memastikan bahwa program SR dapat berjalan dengan lancar dan tanpa membebani masyarakat.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, mengungkapkan bahwa usulan lokasi SR di Kaltim tersebar di lima titik di empat daerah: Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Berau. Di Kutai Kartanegara, lahan seluas 8,7 hektare sudah siap digunakan. Saat ini, pihaknya masih menunggu data calon siswa dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mempersiapkan usulan.
Persiapan lahan di Kutai Kartanegara bahkan telah dianggarkan oleh Dinas PU Provinsi Kaltim sebesar Rp20 miliar. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program SR ini. Proses verifikasi dan persiapan lainnya terus dilakukan untuk memastikan bahwa kelima SR di Kaltim dapat beroperasi pada tahun ini dan memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan yang layak. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim.
