53 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ajaran 2025, Anggaran dari APBN
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan 53 Sekolah Rakyat siap diresmikan tahun ajaran 2025, didukung penuh oleh APBN dan kerjasama antar kementerian.
Jakarta, 24 Maret 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan kabar gembira terkait program Sekolah Rakyat. Sebanyak 53 unit Sekolah Rakyat siap beroperasi pada tahun ajaran baru 2025 mendatang. Pengumuman ini disampaikan usai Gus Ipul melaporkan perkembangan program kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Program Sekolah Rakyat ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lebih dari 200 usulan pembangunan Sekolah Rakyat telah diajukan dari berbagai daerah di Indonesia, baik berupa bangunan maupun lahan kosong. Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan program ini demi mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Proses pembangunan dan persiapan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kerja sama yang sinergis ini menunjukan komitmen pemerintah untuk memastikan keberhasilan program Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat: Siap untuk Tahun Ajaran Baru 2025
Dari total usulan yang mencapai lebih dari 200 unit, sebanyak 53 Sekolah Rakyat telah siap digunakan pada tahun ajaran 2025. Sebagian besar bangunan merupakan aset milik Kementerian Sosial yang telah direnovasi atau dipersiapkan untuk kebutuhan pendidikan. Proses asesmen awal untuk 82 lokasi lainnya juga tengah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Proses perekrutan guru telah difinalisasi oleh Satgas yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, kurikulum telah dirancang secara matang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) dan Kemendikdasmen. Hal ini menjamin kualitas pendidikan yang akan diberikan di Sekolah Rakyat.
Untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengidentifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada di lokasi Sekolah Rakyat. Data ini akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah siswa yang akan diterima di setiap sekolah.
Pendanaan dan Tahapan Pembangunan
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh pendanaan program Sekolah Rakyat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian PUPR berperan penting dalam pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana sekolah. Kementerian Sosial tidak secara langsung membangun infrastruktur, melainkan fokus pada aspek pendataan dan pengawasan program.
Pada tahap awal, pembangunan akan lebih banyak memanfaatkan bangunan yang sudah ada dengan melakukan renovasi dan perluasan ruangan. Pembangunan sekolah baru sesuai prototipe yang dirancang untuk kebutuhan jangka panjang akan dimulai pada tahun 2025.
Dengan demikian, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf.
"Sarana prasarana nanti yang membangun adalah PU, bukan Kementerian Sosial," tambahnya.
