Sekolah Rakyat Siap Beroperasi 2025: Mensos Paparkan Opsi Guru dan Anggaran

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan opsi guru untuk Sekolah Rakyat, kurikulum yang telah matang, dan rencana melibatkan swasta dalam pembangunan sarana prasarana.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, baru-baru ini mengumumkan sejumlah opsi terkait guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Program ini direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Pengumuman ini disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Senin lalu, memberikan gambaran lebih rinci tentang perkembangan Sekolah Rakyat.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru bersertifikat pendidikan profesi guru. Opsi lain masih dalam tahap pematangan, termasuk perencanaan perekrutan guru dan kurikulum yang saat ini sudah memasuki tahap final. Proses ini dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Gus Ipul memastikan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat telah cukup matang dan pengelolaannya melibatkan kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi (Dikti). Kerjasama antar kementerian ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kesenjangan dalam tata kelola Sekolah Rakyat dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain.

Opsi Guru dan Kesiapan Sekolah Rakyat

Mengenai sumber daya manusia, Mensos menjelaskan bahwa terdapat dua opsi utama untuk penyediaan guru di Sekolah Rakyat. Pertama, dengan memanfaatkan ASN atau guru bersertifikat. Opsi kedua masih dalam tahap perencanaan dan pematangan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas pengajaran di Sekolah Rakyat.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Selain itu, sebanyak 82 Sekolah Rakyat lainnya masih dalam tahap asesmen bangunan dan tanah. Pemerintah juga menerima 200 usulan titik lokasi dari pemerintah daerah (pemda) untuk pembangunan Sekolah Rakyat baru.

Proses asesmen untuk 82 Sekolah Rakyat tersebut akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memastikan kesiapan infrastruktur sebelum sekolah beroperasi.

Pembiayaan dan Keterlibatan Swasta

Dalam hal pembiayaan, Gus Ipul menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan berperan utama dalam pembangunan infrastruktur.

Saat ini, pemerintah masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk operasional Sekolah Rakyat. Perhitungan ini akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang dan akan mempertimbangkan perbedaan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) serta indeks setiap daerah yang berbeda-beda.

"Jadi, per orang itu berapa, nanti kami sampaikan, karena tiap wilayah akan memiliki perhitungan yang berbeda. Sebab, ada jenjang pendidikan yang berbeda, kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda," tutur Gus Ipul.

Kesimpulan

Program Sekolah Rakyat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan opsi guru yang telah dipertimbangkan, kurikulum yang matang, dan rencana keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur, program ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Perhitungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program ini.