Pemerintah melalui Program Hasil Cepat Terbaik (PHCT) Presiden Prabowo Subianto, fokus revitalisasi 10.440 ruang kelas dan digitalisasi pembelajaran di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pemkab Lombok Barat berupaya meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi angka kemiskinan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur sekolah dan kualitas guru serta kerjasama dengan berbagai pihak.

Pemerintah Kabupaten Karawang fokus meningkatkan kompetensi guru dan membangun infrastruktur sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik, termasuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemerintah Kabupaten Cianjur akan segera memperbaiki ruang kelas SDN Bojongherang yang rusak dan hampir ambruk, demi keselamatan siswa dan proses belajar mengajar yang nyaman.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan opsi guru untuk Sekolah Rakyat, kurikulum yang telah matang, dan rencana melibatkan swasta dalam pembangunan sarana prasarana.

Pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk perbaikan 10.440 sekolah rusak di Indonesia, termasuk di Kudus, Jawa Tengah, sebagai bagian dari program renovasi infrastruktur pendidikan.

Mendikbudristek memastikan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk perbaikan 10.440 sekolah rusak di Indonesia, termasuk sekolah-sekolah di Kudus yang terdampak banjir dan kerusakan bangunan.

DPD RI mengapresiasi penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) langsung ke rekening masing-masing, menandai babak baru peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Wamendagri Bima Arya menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya dibiayai APBN, bukan APBD, dan meminta pemerintah daerah fokus pada ekosistem ekonomi lokal.

Pemerintah Kota Serang mengajukan usulan perbaikan untuk 59 sekolah rusak berat, meliputi 9 SMP dan 50 SD, kepada Kemendikbudristek dengan harapan mendapatkan alokasi anggaran.

Disdikpora Cianjur mendapat pagu anggaran Rp1,7 triliun di APBD 2025, meningkat 2,5% dari tahun sebelumnya, terutama untuk tunjangan 3.066 PPPK guru baru.

Pemerintah Indonesia mengalokasikan hampir Rp20 triliun untuk renovasi infrastruktur pendidikan, termasuk gedung sekolah, toilet, dan fasilitas cuci tangan, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses.