Disdikpora Cianjur Terima Pagu Anggaran Rp1,7 Triliun untuk 2025

Disdikpora Cianjur mendapat pagu anggaran Rp1,7 triliun di APBD 2025, meningkat 2,5% dari tahun sebelumnya, terutama untuk tunjangan 3.066 PPPK guru baru.

Kenaikan anggaran Disdikpora Cianjur mencapai Rp1,7 Triliun untuk Tahun 2025

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menerima kabar baik. Mereka mendapatkan pagu anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Cianjur tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Angka ini cukup signifikan dan menarik perhatian publik, khususnya di Cianjur. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, Minggu lalu.

Mengapa Anggaran Meningkat?

Dibandingkan tahun sebelumnya, pagu anggaran Disdikpora Cianjur meningkat sekitar 2,5 persen atau sekitar Rp41 miliar. Kenaikan ini terutama didorong oleh bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru sebanyak 3.066 orang. Dengan adanya penambahan PPPK ini, otomatis anggaran untuk gaji dan tunjangan mereka juga harus meningkat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K, yang disempurnakan dalam Perpres RI Nomor 11 tahun 2024.

Alokasi Anggaran: Prioritas Kesejahteraan Guru

Ruhli Solehudin menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk membayar tunjangan pegawai, khususnya para PPPK guru baru. Besaran peningkatan tunjangan tidak dijelaskan secara detail, namun kenaikan anggaran yang signifikan menunjukkan komitmen Pemkab Cianjur terhadap kesejahteraan para pendidik. Pemerintah pusat telah mengatur gaji dan tunjangan PPPK, sehingga Disdikpora tinggal melaksanakannya sesuai aturan yang berlaku.

Pembangunan Infrastruktur: Peran Pemerintah Pusat

Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur sekolah seperti jalan, ruang kelas, dan sarana prasarana lainnya, Disdikpora Cianjur akan mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis pemerintah pusat, serta keterbatasan anggaran yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur sekolah menjadi prioritas, namun mekanismenya akan melalui kementerian terkait.

Perbaikan Sekolah Rusak Akibat Bencana

Terkait kerusakan ruang kelas akibat bencana alam beberapa waktu lalu, Disdikpora Cianjur telah mengajukan bantuan perbaikan lebih dari 2.500 unit. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap, dan diharapkan dapat selesai dalam beberapa tahun ke depan. Untuk merealisasikannya, Pemkab Cianjur akan bekerja sama dan meminta bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengingat keterbatasan anggaran dari APBD Cianjur dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kesimpulan

Pagu anggaran Disdikpora Cianjur sebesar Rp1,7 triliun untuk tahun 2025 menandakan prioritas Pemkab Cianjur terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Meskipun pembangunan infrastruktur sekolah akan difokuskan melalui kerjasama dengan pemerintah pusat, upaya perbaikan ruang kelas yang rusak akibat bencana tetap menjadi perhatian utama. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci keberhasilan dalam memajukan sektor pendidikan di Cianjur.