Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengalokasikan Rp12,1 miliar untuk program pendidikan gratis 12 tahun pada 2025, bertujuan mewujudkan generasi unggul dan mengakhiri pungutan SPP di sekolah.

Pemkab Tolikara, Papua Pegunungan, alokasikan Rp5 miliar untuk program Sarapan Sehat Anak Sekolah (Sarasehans) di tahun 2025 guna meningkatkan gizi dan kehadiran siswa.

Pemkot Sorong berkolaborasi dengan 72 kepala sekolah negeri untuk meluncurkan program sekolah gratis pada Mei 2025, mencakup seluruh jenjang pendidikan dan subsidi untuk siswa sekolah swasta asli Papua.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan tegas menolak usulan penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah.

Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menerapkan program pendidikan gratis bagi seluruh jenjang pendidikan negeri dan swasta untuk 26.839 siswa, dengan anggaran mencapai Rp21 miliar.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengingatkan kepala daerah tentang pentingnya pendidikan berkualitas dan mengajak mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat serta mengoptimalkan anggaran untuk pelayanan dasar.

Komisi IV DPRD Buleleng meminta Disdikpora lebih cermat dalam mengeksekusi program pendidikan, termasuk KIP, pembangunan infrastruktur sekolah, dan tenaga pendidik, memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan mengatasi kekurangan guru agama.

Pemkab Bekasi menggelontorkan Rp185 miliar untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di 100 gedung sekolah pada tahun 2025, meliputi pembangunan gedung baru, rehabilitasi, dan penataan lingkungan sekolah.

Wakil Gubernur Kepri memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap prioritas di APBD 2025, bahkan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Anggota DPRD NTB menjamin Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tak akan memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB, menenangkan mahasiswa yang berunjuk rasa.