Disdikpora Bali berencana membangun Sekolah Rakyat di Karangasem untuk siswa miskin, dengan konsep asrama dan biaya pendidikan ditanggung pemerintah, ditargetkan beroperasi pada 2026.

Kementerian Pendidikan menemukan ketimpangan akses layanan PAUD di Indonesia; 21 persen desa belum memiliki unit PAUD, dan anggaran PAUD masih sangat minim.

Kemendikbudristek ungkap akses pendidikan anak usia dini (PAUD) belum merata di Indonesia, hanya 3 persen PAUD negeri, dan dorong revisi UU Sisdiknas untuk pemerataan akses.

Komisi X DPR RI optimis revisi UU Sisdiknas akan selesai pada 2025, menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dan efektivitas anggaran pendidikan di Indonesia.

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mengatasi permasalahan fasilitas pendidikan yang memprihatinkan.

Pemkab Kudus meningkatkan anggaran renovasi sekolah SD dan SMP menjadi Rp12 miliar di tahun 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya, untuk perbaikan menyeluruh infrastruktur pendidikan.

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengalokasikan Rp300 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai respon terhadap tuntutan mahasiswa terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan Rp10,2 miliar untuk seragam sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK sederajat di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025, sebagai upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada guru Indonesia atas dedikasi mereka, dan pemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk renovasi 10.440 sekolah hingga 2025.

Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hardiknas 2025 di Bogor menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memastikan anggaran pendidikan tepat sasaran dan memperbaiki ribuan sekolah rusak.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pendidikan sebagai prioritas utama anggaran negara untuk membangun Indonesia yang makmur, berbeda dengan negara lain yang memprioritaskan sektor pertahanan.

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan anggaran pendidikan di APBN sebagai fondasi pembangunan bangsa yang makmur, berbeda dengan negara lain seperti AS dan India yang memprioritaskan pertahanan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengalokasikan Rp12,1 miliar untuk program pendidikan gratis 12 tahun pada 2025, bertujuan mewujudkan generasi unggul dan mengakhiri pungutan SPP di sekolah.

Pemkab Tolikara, Papua Pegunungan, alokasikan Rp5 miliar untuk program Sarapan Sehat Anak Sekolah (Sarasehans) di tahun 2025 guna meningkatkan gizi dan kehadiran siswa.

Pemkot Sorong berkolaborasi dengan 72 kepala sekolah negeri untuk meluncurkan program sekolah gratis pada Mei 2025, mencakup seluruh jenjang pendidikan dan subsidi untuk siswa sekolah swasta asli Papua.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan tegas menolak usulan penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah.

Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menerapkan program pendidikan gratis bagi seluruh jenjang pendidikan negeri dan swasta untuk 26.839 siswa, dengan anggaran mencapai Rp21 miliar.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengingatkan kepala daerah tentang pentingnya pendidikan berkualitas dan mengajak mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat serta mengoptimalkan anggaran untuk pelayanan dasar.

Komisi IV DPRD Buleleng meminta Disdikpora lebih cermat dalam mengeksekusi program pendidikan, termasuk KIP, pembangunan infrastruktur sekolah, dan tenaga pendidik, memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan mengatasi kekurangan guru agama.

Pemkab Bekasi menggelontorkan Rp185 miliar untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di 100 gedung sekolah pada tahun 2025, meliputi pembangunan gedung baru, rehabilitasi, dan penataan lingkungan sekolah.