Pemkab Kudus meningkatkan anggaran renovasi sekolah SD dan SMP menjadi Rp12 miliar di tahun 2026, naik signifikan dari tahun sebelumnya, untuk perbaikan menyeluruh infrastruktur pendidikan.

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengalokasikan Rp300 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sebagai respon terhadap tuntutan mahasiswa terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan Rp10,2 miliar untuk seragam sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK sederajat di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025, sebagai upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada guru Indonesia atas dedikasi mereka, dan pemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk renovasi 10.440 sekolah hingga 2025.

Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hardiknas 2025 di Bogor menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memastikan anggaran pendidikan tepat sasaran dan memperbaiki ribuan sekolah rusak.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru di Indonesia dan menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan pendidikan, termasuk perbaikan sekolah-sekolah rusak.

DPRD Kalteng melakukan studi banding ke Jawa Barat untuk mempelajari strategi optimal dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah.

Anggota DPR Ledia Hanifa Amaliah mendorong pemanfaatan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD secara tepat sasaran demi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) memaparkan program prioritas pendidikan, termasuk redistribusi guru dan transformasi sistem penerimaan murid baru, dalam Konsolidasi Nasional Dikdasmen 2025.

Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dimulai tahun ini untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mengakses pendidikan berkualitas.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan tegas menolak usulan penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah.

Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menerapkan program pendidikan gratis bagi seluruh jenjang pendidikan negeri dan swasta untuk 26.839 siswa, dengan anggaran mencapai Rp21 miliar.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengingatkan kepala daerah tentang pentingnya pendidikan berkualitas dan mengajak mereka untuk lebih dekat dengan masyarakat serta mengoptimalkan anggaran untuk pelayanan dasar.

Komisi IV DPRD Buleleng meminta Disdikpora lebih cermat dalam mengeksekusi program pendidikan, termasuk KIP, pembangunan infrastruktur sekolah, dan tenaga pendidik, memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan mengatasi kekurangan guru agama.

Pemkab Bekasi menggelontorkan Rp185 miliar untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di 100 gedung sekolah pada tahun 2025, meliputi pembangunan gedung baru, rehabilitasi, dan penataan lingkungan sekolah.

Wakil Gubernur Kepri memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap prioritas di APBD 2025, bahkan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Anggota DPRD NTB menjamin Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tak akan memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB, menenangkan mahasiswa yang berunjuk rasa.

Komisi IV DPRD Bali memfasilitasi pertemuan antara kepala sekolah dari berbagai kabupaten dengan Dinas Dikpora Bali untuk membahas dan mencari solusi terkait permasalahan infrastruktur pendidikan di sejumlah sekolah.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bali memastikan anggaran pendidikan mencapai 38% dari APBD, melampaui target minimal 20% dan menjamin tidak ada pemotongan anggaran meskipun ada efisiensi pemerintah pusat.

Pemkot Malang akan memulai renovasi 30-40 gedung SD dan SMP pada akhir Februari 2025 dengan anggaran Rp7 miliar, menargetkan perbaikan atap sebagai prioritas utama untuk keselamatan siswa dan guru.