Anggaran Pendidikan 2026: Rp757,8 Triliun, Terbesar Sepanjang Sejarah NKRI dan Fokus Peningkatan SDM
Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendidikan sebesar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, menjadikannya yang terbesar dalam sejarah NKRI. Apa dampaknya bagi masa depan bangsa?
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah informasi krusial dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2025. Salah satu sorotan utama adalah alokasi anggaran pendidikan yang mencapai rekor tertinggi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan nasional.
Anggaran pendidikan untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun, angka yang belum pernah tercapai sebelumnya dalam sejarah Republik Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis juga telah menjangkau jutaan warga.
Di sisi lain, dinamika politik dan hukum juga mewarnai pekan ini dengan adanya penggeledahan kantor Kementerian Agama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Peristiwa ini menambah daftar isu penting yang menjadi perhatian publik. Menteri Agama menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.
Anggaran Pendidikan Terbesar Sepanjang Sejarah
Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan alokasi anggaran pendidikan yang fantastis untuk tahun 2026. Angka Rp757,8 triliun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen ini selaras dengan amanat konstitusi yang mewajibkan 20 persen APBN untuk pendidikan.
Menurut Presiden, pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk memberantas kemiskinan struktural di Indonesia. Dengan investasi besar ini, pemerintah berharap dapat mencetak talenta-talenta unggul. Mereka diharapkan mampu bersaing di kancah global, terutama dalam penguasaan sains dan teknologi.
Peningkatan kualitas pendidikan nasional juga mencakup penguasaan kecerdasan buatan (AI). Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada bangsa maju tanpa penguasaan sains dan teknologi mutakhir. Oleh karena itu, optimalisasi anggaran ini menjadi prioritas utama untuk masa depan bangsa.
Komisi X DPR RI melalui Wakil Ketua Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik pidato Presiden tersebut. Mereka menilai pidato kenegaraan itu sebagai peta jalan konkret. Ini menunjukkan visi pemerintah dalam memajukan pendidikan di tanah air.
Peningkatan Layanan Kesehatan dan Dinamika Hukum
Selain fokus pada Anggaran Pendidikan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu inisiatif unggulan. Tercatat, lebih dari 18 juta warga telah memanfaatkan layanan ini per Agustus 2025.
Program CKG ini merupakan bagian dari visi pemerintah untuk membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap pemeriksaan kesehatan dasar. Hal ini diharapkan dapat mendeteksi dini potensi masalah kesehatan.
Di tengah sorotan program pembangunan, isu hukum juga mencuat ke permukaan. Kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan tanggapan terkait penggeledahan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kepada KPK. Sikap kooperatif ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum dan menciptakan tata kelola yang bersih.
