Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berkolaborasi dengan BPS untuk membangun program pembangunan berbasis data akurat guna pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pemerintah untuk selalu mawas diri dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil, serta merespon keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah melibatkan kampus dalam pengambilan kebijakan publik untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi.

Revisi UU TNI memicu perdebatan, dinilai sebagai legitimasi perluasan peran militer di sektor sipil, namun DPR menekankan pentingnya reformasi TNI untuk profesionalisme.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak kampus berkolaborasi menciptakan teknologi untuk mengatasi darurat sampah di Indonesia yang telah menjadi masalah kesehatan dan sosial.

Pengamat kebijakan publik menilai percepatan pengangkatan CASN 2024 oleh pemerintah sebagai bukti kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap ASN dan respon positif terhadap aspirasi publik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, resmi menunjuk 15 staf khusus profesional di tujuh bidang, termasuk pakar lingkungan, ahli fiskal, dan ahli tata kota, untuk membantu pemerintahannya.

Seminar nasional di FISIP Unej mengupas kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto, dengan para pakar menyoroti potensi positif dan negatifnya bagi perekonomian Indonesia.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mendorong transformasi Yogyakarta menjadi smart region yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan publik, budaya, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan universal.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel bahas basis data RTLH periode 2025-2029 bersama BPS untuk memastikan data akurat dan terintegrasi bagi intervensi kebijakan.

Pengamat kebijakan publik menyoroti potensi peningkatan risiko kecelakaan dan dampak negatif terhadap perekonomian akibat efisiensi anggaran infrastruktur senilai Rp60,46 triliun.

Akademisi menyoroti pentingnya kebijakan tata kelola LPG 3 Kg agar tepat sasaran dan meminta sosialisasi yang baik agar tidak terjadi kelangkaan dan kepanikan di masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengusulkan perluasan kebijakan wajib naik transportasi umum bagi pegawai Dishub DKI dari hanya hari Rabu menjadi setiap hari, guna mendorong penggunaan transportasi publik di Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto berupaya efisiensi anggaran, namun pembentukan kabinet besar berpotensi menggagalkan upaya penghematan tersebut, menimbulkan paradoks kebijakan.

Menteri Kominfo menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan media dalam membangun ekosistem informasi yang berkualitas, kredibel, dan bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah dipahami publik dan menciptakan dampak positif bagi kesejahteraa

Pengamat kebijakan publik menyoroti pentingnya mitigasi risiko terhadap pertumbuhan ekonomi akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah, meskipun kebijakan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerhati kebijakan publik mengkritik kenaikan tarif parkir di Mataram, NTB, yang dinilai memberatkan masyarakat dan meminta evaluasi kebijakan tersebut serta peningkatan transparansi pengelolaan parkir.

Polemik larangan penjualan gas melon oleh pengecer di Indonesia memberikan pelajaran penting tentang perlunya perencanaan matang dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat serta mempertimbangkan realitas sosial ekonomi.

Pemerintah perlu memastikan efisiensi anggaran Rp256,1 triliun yang telah ditetapkan dialokasikan ke program produktif demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik, bukan program populis yang kontraproduktif.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan rencana penerimaan anggota TNI dari kalangan penyandang disabilitas, terinspirasi oleh kebijakan serupa di kepolisian, dengan penyesuaian kriteria rekrutmen.