Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengajak kampus berkolaborasi menciptakan teknologi untuk mengatasi darurat sampah di Indonesia yang telah menjadi masalah kesehatan dan sosial.

Pengamat kebijakan publik menilai percepatan pengangkatan CASN 2024 oleh pemerintah sebagai bukti kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap ASN dan respon positif terhadap aspirasi publik.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, resmi menunjuk 15 staf khusus profesional di tujuh bidang, termasuk pakar lingkungan, ahli fiskal, dan ahli tata kota, untuk membantu pemerintahannya.

Seminar nasional di FISIP Unej mengupas kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto, dengan para pakar menyoroti potensi positif dan negatifnya bagi perekonomian Indonesia.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mendorong transformasi Yogyakarta menjadi smart region yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan publik, budaya, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan universal.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel bahas basis data RTLH periode 2025-2029 bersama BPS untuk memastikan data akurat dan terintegrasi bagi intervensi kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menggratiskan seluruh fasilitas publik, termasuk fasilitas olahraga dan rusunawa, untuk mendorong kreativitas dan aktivitas positif generasi muda.

Prof. Slamet Rosyadi dari Unsoed mengusulkan kerja sama antar pemerintah daerah untuk membangun ekosistem penyerapan tenaga kerja yang lebih baik dan menghargai tenaga kerja lokal.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, berkomitmen menjalankan pemerintahan berbasis data selama lima tahun ke depan untuk memastikan semua kebijakan pembangunan di NTB tepat sasaran dan efektif.

Pengamat dan pemerintah mendorong peningkatan peran BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM, serta mendesak Pertamina memperbaiki tata kelola untuk mencegah penyimpangan.

Menteri Kominfo menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan media dalam membangun ekosistem informasi yang berkualitas, kredibel, dan bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah dipahami publik dan menciptakan dampak positif bagi kesejahteraa

Pengamat kebijakan publik menyoroti pentingnya mitigasi risiko terhadap pertumbuhan ekonomi akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah, meskipun kebijakan tersebut ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerhati kebijakan publik mengkritik kenaikan tarif parkir di Mataram, NTB, yang dinilai memberatkan masyarakat dan meminta evaluasi kebijakan tersebut serta peningkatan transparansi pengelolaan parkir.

Polemik larangan penjualan gas melon oleh pengecer di Indonesia memberikan pelajaran penting tentang perlunya perencanaan matang dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat serta mempertimbangkan realitas sosial ekonomi.

Pemerintah perlu memastikan efisiensi anggaran Rp256,1 triliun yang telah ditetapkan dialokasikan ke program produktif demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik, bukan program populis yang kontraproduktif.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan rencana penerimaan anggota TNI dari kalangan penyandang disabilitas, terinspirasi oleh kebijakan serupa di kepolisian, dengan penyesuaian kriteria rekrutmen.

Artikel ini membahas masalah subsidi gas melon 3 kg di Indonesia, anomali yang terjadi seperti migrasi konsumen dan pengoplosan, serta solusi untuk penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran.

SDN Inpres Cikeusal di Serang, Banten, terdampak pembangunan Tol Serang-Panimbang sejak 2019 dan hingga kini masih menunggu relokasi gedung sekolah yang baru, meskipun masterplan sudah tersedia sejak 2023.

Pakar kebijakan publik mengkritik usulan penggunaan dana cukai rokok untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis karena dianggap inkonsisten dan berisiko terhadap keberlanjutan program.