Indonesia perlu integrasi data nasional untuk pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan efektif, dengan BPS sebagai lembaga pengendali utama, guna mengatasi fragmentasi dan inkonsistensi data yang ada.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa pejabat yang tidak menggunakan transportasi umum pada hari Rabu tidak akan dilantik, sesuai Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.

Kebijakan ASN DKI Jakarta wajib naik transportasi umum setiap Rabu dinilai positif, namun perlu evaluasi efektivitasnya untuk memastikan manfaat bagi seluruh ASN dan mengurangi kemacetan.

Dua pejabat DKI Jakarta, Kasudin Perhubungan Jakarta Utara dan Kasudin Kesehatan Jakarta Utara, berbagi pengalaman positif mereka dalam menggunakan transportasi umum untuk bekerja, bahkan dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

Kebijakan ASN DKI Jakarta naik transportasi umum setiap Rabu menjadi evaluasi layanan angkutan publik, karena belum semua wilayah terjangkau.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, berencana meningkatkan frekuensi penggunaan transportasi umum menjadi tiga kali seminggu untuk mendukung program transportasi hijau dan mengurangi polusi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mencontohkan penggunaan transportasi umum dengan menaiki Transjakarta, sesuai Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap Rabu mendapat sambutan positif dan antusiasme tinggi dari para ASN.

Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menolak wacana pengenaan tarif parkir di kantor kelurahan dan kecamatan karena dinilai membebani masyarakat, terutama yang kurang mampu.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan satu data tunggal PMI guna meningkatkan kualitas kebijakan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Seminar nasional di FISIP Unej mengupas kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto, dengan para pakar menyoroti potensi positif dan negatifnya bagi perekonomian Indonesia.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mendorong transformasi Yogyakarta menjadi smart region yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan publik, budaya, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan universal.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel bahas basis data RTLH periode 2025-2029 bersama BPS untuk memastikan data akurat dan terintegrasi bagi intervensi kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menggratiskan seluruh fasilitas publik, termasuk fasilitas olahraga dan rusunawa, untuk mendorong kreativitas dan aktivitas positif generasi muda.

Prof. Slamet Rosyadi dari Unsoed mengusulkan kerja sama antar pemerintah daerah untuk membangun ekosistem penyerapan tenaga kerja yang lebih baik dan menghargai tenaga kerja lokal.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, berkomitmen menjalankan pemerintahan berbasis data selama lima tahun ke depan untuk memastikan semua kebijakan pembangunan di NTB tepat sasaran dan efektif.

Pengamat dan pemerintah mendorong peningkatan peran BPH Migas dalam mengawasi distribusi BBM, serta mendesak Pertamina memperbaiki tata kelola untuk mencegah penyimpangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kebijakan transportasi umum gratis bagi 15 kelompok warga sebagai bagian dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wagub terpilih.

Pakar kebijakan publik menilai retret kepala daerah di Magelang sangat penting untuk menyelaraskan program dan anggaran pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil.

Studi Health Collaborative Center (HCC) menunjukkan setengah populasi Indonesia mengalami overthinking, terutama akibat faktor ekonomi, kesehatan, dan politik; pemerintah didesak untuk intervensi sistemik.