Pemerintah Kabupaten Batang meningkatkan alokasi dana UHC menjadi Rp61 miliar untuk menjamin akses kesehatan masyarakat dan menargetkan peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 80 persen pada Agustus 2025.

Pemkab Pamekasan mengalokasikan Rp101 miliar dari DBHCHT dan pajak daerah untuk program UHC tahun 2025, menjamin akses kesehatan bagi 574.045 jiwa dari DTKS.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan Rp99 miliar untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) pada 2025, demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi 230 ribu warganya.

Dalam rangka Hari Kartini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan komitmen pemerintah terhadap kesehatan perempuan sebagai fondasi generasi emas Indonesia 2045.

Pemkab Natuna mengalokasikan Rp13,8 miliar dari APBD 2025 untuk iuran JKN 31.897 warganya, menunjukkan komitmen tinggi terhadap kesehatan masyarakat dan capaian UHC yang melampaui target.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mempertanyakan pemotongan THR di RS milik Kemenkes yang dinilai tidak sejalan dengan transformasi kesehatan dan melanggar arahan Presiden.

Pemerintah melalui Kemenkeu alokasikan Rp3,4 triliun untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang menjangkau berbagai kelompok usia di seluruh Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan tegas menolak usulan penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah.

Dinas Kesehatan Sumut optimistis program Universal Health Coverage (UHC) akan mencakup seluruh kabupaten/kota dalam dua tahun ke depan, dengan dukungan anggaran yang memadai dan dua skema pembiayaan yang ditawarkan.

Dinas Kesehatan Biak Numfor, Papua, siapkan anggaran Rp5,5 miliar untuk pengadaan obat di 21 Puskesmas, guna menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan beasiswa pendidikan dokter 2025 tetap diberikan setelah dilakukan beberapa kali perbaikan anggaran bersama DPR RI, sekaligus meluruskan kesalahpahaman terkait pemberhentian sementara program beasiswa tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta agar pemotongan anggaran kesehatan Rp19,6 triliun tahun 2025 tidak mengganggu Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan dimulai 10 Februari 2025.

Pemprov Riau menganggarkan Rp247,8 miliar dari APBD 2025 untuk membiayai iuran JKN-KIS bagi 1.304.716 masyarakat miskin, guna mendukung target Universal Health Coverage (UHC).

Pemerintah Kota Bengkulu mengalokasikan Rp18 miliar pada APBD 2025 untuk program Universal Health Coverage (UHC), meningkat dari tahun sebelumnya dan bertujuan menjamin akses kesehatan bagi seluruh warga.