DPR Ingatkan Pemotongan Anggaran Kesehatan Jangan Ganggu Program Pemeriksaan Gratis

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta agar pemotongan anggaran kesehatan Rp19,6 triliun tahun 2025 tidak mengganggu Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan dimulai 10 Februari 2025.

Jakarta, 8 Februari 2025 - Pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun pada tahun 2025 telah menimbulkan kekhawatiran. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menekankan pentingnya memastikan agar pemotongan ini tidak mengganggu layanan kesehatan masyarakat, terutama mengingat dimulainya Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 10 Februari 2025.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Tantangan Anggaran

PKG merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Program ini akan mencakup pemeriksaan berbagai penyakit potensial. Charles Honoris menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk mengurangi layanan kesehatan yang komprehensif, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

"Skala prioritas program perlu dilakukan untuk siasati keterbatasan anggaran. Namun, tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut," tegas Charles dalam konfirmasi di Jakarta, Sabtu.

PKG akan menawarkan pemeriksaan terhadap belasan jenis penyakit potensial bagi warga yang berulang tahun. Hal ini memungkinkan deteksi dini gangguan kesehatan dan pengobatan lebih lanjut jika diperlukan.

Antisipasi peningkatan layanan kesehatan kuratif pasca-PKG juga menjadi sorotan penting. Pemerintah perlu mempersiapkan diri menghadapi potensi lonjakan permintaan layanan kesehatan akibat deteksi dini penyakit melalui PKG.

"Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat PKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran," lanjut Charles, anggota komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

PKG: Program Kesehatan Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia

Kementerian Kesehatan telah mengumumkan peluncuran resmi PKG pada 10 Februari 2025. Program ini menargetkan 280 juta orang, menjadikannya program kesehatan terbesar dalam sejarah Indonesia. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan tujuan PKG adalah untuk mencegah dan menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap siklus hidup.

Program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai dan pengelolaan yang efektif. Komisi IX DPR akan terus mengawasi implementasi PKG dan memastikan agar program ini berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kesimpulan

Pemotongan anggaran kesehatan yang signifikan membutuhkan strategi pengelolaan yang cermat agar tidak menghambat akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sebagai program prioritas pemerintah, harus diprioritaskan dan dilindungi dari dampak pemotongan anggaran. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan PKG dan tercapainya tujuan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia.