Mahkamah Agung menolak kasasi Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan Menteri Pertanian, sehingga ia akan segera dieksekusi untuk menjalani hukuman 12 tahun penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya.

Disnakertrans NTB bergerak cepat mengidentifikasi layanan rawan gratifikasi pasca-rekomendasi KPK, menekankan pencegahan budaya koruptif dan pentingnya integritas aparatur sipil negara.

Mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, akan menjalani sidang dugaan suap di PN Bengkulu setelah ditahan KPK selama 120 hari terkait kasus suap dan gratifikasi senilai Rp7 miliar.

Pejabat Pembuat Komitmen Badan Karantina Pertanian (Barantan), Wisnu Haryana, diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pengadaan perangkat x-ray tahun 2021 senilai Rp82 miliar.

KPK memeriksa Hadi Sutrisno, mantan Pemeriksa Pajak Madya, terkait kasus dugaan gratifikasi Rp21,5 miliar yang diterima mantan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Mohamad Haniv.

KPK memeriksa pramugari Selvi Purnama Sari sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana operasional Pemprov Papua, yang juga terkait dengan mantan Gubernur Lukas Enembe.

Anggota DPR Bambang Soesatyo menyoroti kerugian negara akibat korupsi yang mencapai triliunan rupiah, jauh melampaui target efisiensi anggaran pemerintah, mendesak perlunya strategi baru pemberantasan korupsi.

Mantan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan, didakwa menerima gratifikasi Rp12,4 miliar dari rekanan kontraktor dan juga suap sebesar Rp1 miliar, kasus ini menyeret tiga terdakwa lainnya.

Pemerintah memberikan tenggat waktu enam bulan kepada pelaku usaha tambak di NTB untuk melengkapi perizinan usaha mereka, mulai 10 Maret 2025, atau akan menghadapi penutupan.

Pemerintah Provinsi NTB mendesak pengusaha tambak segera melengkapi izin usaha untuk menghindari sanksi dan memastikan pengelolaan tambak berkelanjutan, menyusul temuan ratusan tambak ilegal.

Kemenko Kumham Imipas berkolaborasi dengan KPK untuk meningkatkan penyuluhan antikorupsi dan membangun budaya kerja yang bersih dan transparan di lingkungan kementerian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat properti milik mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, senilai Rp4,3 miliar terkait kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya mengawasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengelola aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Sekjen Gerindra tegaskan hubungan baik dengan PDIP tetap terjaga meskipun beberapa kepala daerah PDIP tak hadir di retret Magelang yang diinisiasi Prabowo.

Aliansi BEM NKRI meminta KPK mengusut penambahan reses DPD RI tahun 2024 yang diduga melanggar aturan dan merugikan keuangan negara, dengan bukti-bukti telah diserahkan ke KPK.

KPK optimis ekstradisi Paulus Tannos, buronan kasus korupsi KTP elektronik yang ditangkap di Singapura, akan segera terealisasi setelah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menolak eksepsi Terbit Rencana Perangin-angin dan Iskandar Perangin-angin terkait kasus dugaan suap proyek di Pemkab Langkat senilai Rp68,4 miliar; persidangan berlanjut.

Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Danantara tidak kebal hukum dan terbuka untuk investigasi KPK serta audit BPK terkait pengelolaan aset negara senilai lebih dari USD900 miliar.

KPK memastikan dokumen ekstradisi Paulus Tannos, buronan kasus korupsi KTP elektronik, telah dikirim ke Singapura; proses repatriasi kini memasuki tahap krusial.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar lelang online 203 barang rampasan korupsi mulai 6 Maret 2025, termasuk barang tak laku di Hari Antikorupsi Sedunia 2024 dengan harga diturunkan 10 persen.