Siap Dimulai 2026, Pembangunan Sekolah Rakyat Donggala Anggarkan Rp3 Miliar untuk Fasilitas Sementara
Pemerintah Kabupaten Donggala siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026. Anggaran Rp3 miliar disiapkan untuk fasilitas sementara, menanti persetujuan Kemensos.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi Tengah, mengumumkan rencana pembangunan gedung Sekolah Rakyat di wilayahnya. Proyek vital ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026, menandai langkah signifikan dalam peningkatan fasilitas pendidikan bagi masyarakat setempat. Persiapan intensif sedang dilakukan, termasuk penyiapan lahan strategis yang telah melalui tahap awal penilaian.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Donggala, Yusuf Lamakampali, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengidentifikasi dan menyiapkan dua lokasi potensial. Lahan tersebut berlokasi di Kecamatan Banawa dan Banawa Tengah, yang keduanya kini dalam proses evaluasi kelayakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Proses penilaian dari Kemensos diharapkan dapat rampung sebelum akhir tahun 2025. Jika hasil penilaian positif, Pemkab Donggala akan segera melakukan pembebasan lahan dan melanjutkan ke tahap sertifikasi. Langkah ini krusial untuk memastikan legalitas dan kesiapan lokasi sebelum konstruksi fisik dapat dimulai pada tahun yang telah ditetapkan.
Persiapan Lahan dan Penilaian Kelayakan
Pemkab Donggala telah bergerak cepat dalam mengamankan lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dua area spesifik di Kecamatan Banawa dan Banawa Tengah telah diusulkan sebagai tempat ideal untuk fasilitas pendidikan ini. Yusuf Lamakampali menegaskan bahwa kedua lokasi tersebut telah ditinjau langsung oleh tim dari Kementerian Sosial untuk memastikan kesesuaian standar yang diperlukan.
Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar hasil penilaian kelayakan dari Kemensos dapat diterbitkan secepatnya. Yusuf berharap keputusan tersebut dapat keluar pada November atau Desember 2025, yang akan membuka jalan bagi percepatan proses pembebasan lahan dan penerbitan sertifikat. Kesiapan lahan menjadi fondasi utama sebelum pembangunan fisik dapat direalisasikan.
Setelah sertifikasi lahan selesai, Pemkab Donggala akan memiliki kepastian hukum atas lokasi pembangunan. Proses ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai dan berkelanjutan bagi warga Donggala, khususnya melalui inisiatif Sekolah Rakyat.
Solusi Sementara dan Anggaran Pendukung
Sembari menunggu pembangunan gedung permanen, Pemkab Donggala juga proaktif mencari solusi untuk memulai operasional Sekolah Rakyat lebih awal. Pemerintah daerah telah menyurati pemerintah pusat untuk menawarkan penggunaan fasilitas sementara di Donggala. Usulan ini bertujuan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tanpa harus menunggu selesainya konstruksi gedung baru.
Fasilitas sementara yang diusulkan akan memanfaatkan lahan seluas satu hektare yang merupakan aset milik Pemkab Donggala. Semua berkas pendukung, termasuk foto-foto bangunan yang akan digunakan, telah dikirimkan kepada Kementerian Sosial untuk ditinjau. Inisiatif ini menunjukkan keseriusan Pemkab Donggala dalam mempercepat akses pendidikan bagi masyarakatnya.
Untuk mendukung operasional fasilitas sementara ini, Pemkab Donggala telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan dan penyesuaian gedung agar layak digunakan sebagai Sekolah Rakyat sementara. Harapan besar ditujukan agar pemerintah pusat menyetujui penggunaan gedung ini, memungkinkan dimulainya program Sekolah Rakyat di Donggala sebelum gedung permanen siap.
