Prabowo Pangkas Biaya Dinas Luar Negeri, Fokus Perbaiki 330 Ribu Sekolah Rusak

Presiden Prabowo Subianto mengurangi biaya perjalanan dinas luar negeri untuk mengalokasikan dana perbaikan 330 ribu sekolah di Indonesia, memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan daripada perjalanan dinas yang kurang penting.

Presiden Jokowi Umumkan Pengurangan Biaya Perjalanan Dinas

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan pengurangan biaya perjalanan dinas ke luar negeri. Pengumuman ini disampaikan saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur. Keputusan ini diambil untuk mengalokasikan dana tersebut pada perbaikan infrastruktur pendidikan di Indonesia.

Dana untuk Pendidikan

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti kondisi memprihatinkan dari infrastruktur sekolah di Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa dari total 330 ribu sekolah di Indonesia, anggaran negara hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20 ribu sekolah saja. "Kita punya 330 ribu sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolahnya cukup untuk memperbaiki mungkin 20 ribu sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330 ribu sekolah?" ungkap Presiden Prabowo. Oleh karena itu, pengurangan biaya perjalanan dinas ke luar negeri menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan. Beliau ingin memastikan bahwa dana negara dialokasikan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan mengurangi biaya perjalanan dinas yang kurang penting, diharapkan akan tersedia dana yang cukup untuk memperbaiki ratusan ribu sekolah yang rusak.

Disiplin Perjalanan Dinas

Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras kepada para pegawai negeri sipil (PNS) terkait perjalanan dinas ke luar negeri. Beliau bahkan tidak segan-segan memberikan sanksi berupa larangan bepergian ke luar negeri selama lima tahun jika diperlukan. "Lima tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama Negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," tegas Presiden Prabowo.

Pernyataan Presiden Prabowo ini menekankan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Perjalanan dinas ke luar negeri harus benar-benar untuk kepentingan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi seperti berwisata.

Prioritas Pembangunan Nasional

Presiden Prabowo juga menjelaskan alasannya sering melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, yaitu untuk menghadiri berbagai konferensi penting demi kepentingan bangsa. Beliau membandingkan hal ini dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat negara lain yang terkadang kurang memiliki tujuan yang jelas. "Diskusi, diskusi, studi banding, studi banding mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu dari sepuluh negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?" tanya Presiden Prabowo retoris.

Presiden Prabowo menekankan bahwa program pengentasan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur, seperti sekolah dan jalan, merupakan program absolut untuk membantu rakyat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk fokus pada pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kongres Muslimat NU

Pengumuman pengurangan biaya perjalanan dinas ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya. Kongres ini dihadiri oleh lebih dari 7.000 warga Muslimat NU, termasuk 10 pengurus cabang istimewa Muslimat NU yang ada di luar negeri. Kehadiran Presiden Prabowo dalam acara ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap organisasi keagamaan dan peran pentingnya dalam pembangunan bangsa.

Kesimpulannya, keputusan Presiden Prabowo untuk mengurangi biaya perjalanan dinas luar negeri merupakan langkah strategis untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana secara efektif dan efisien demi kesejahteraan rakyat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.