Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengkritik penghapusan dana hibah pesantren oleh Gubernur Jabar, menilai kebijakan tersebut mengabaikan aspirasi publik dan mencederai semangat kolaborasi.

Pemerintah Kabupaten Kuningan berhasil melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 hingga Rp45 miliar melalui pemangkasan sejumlah pos belanja tidak mendesak, untuk kemudian dialokasikan ke sektor prioritas.

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tetap prioritaskan layanan publik dan distribusi buku, meski anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi signifikan, namun kekhawatiran muncul terkait pelestarian naskah kuno.

Wakil Gubernur Kalbar tegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi dana OPD yang berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Imigrasi Semarang pastikan pelayanan pembuatan paspor tetap optimal meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, hanya layanan tambahan seperti makanan ringan yang dikurangi.

Kemendagri mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja sebagai kota global, mengingat indeks kota global Jakarta masih tertinggal dari kota-kota lain di Asia Tenggara.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta Jakpro untuk menegosiasikan ulang kontrak Formula E 2025 agar lebih hemat biaya, demi memastikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.

Pemerintah Kota Solok melarang wisuda di TK, SD, dan SMP untuk mengefisiensikan anggaran dan mendorong penguatan nilai gotong royong di lingkungan sekolah serta masyarakat.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih tinggi, mendorong DPRD Jatim untuk menata ulang program perlindungan agar tetap maksimal di tengah efisiensi anggaran.

Bantuan keuangan (Bankeu) Rp337,6 miliar dari Provinsi Kalimantan Timur menjadi solusi bagi Kabupaten Berau untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di tengah efisiensi anggaran.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel mengingatkan kabupaten/kota untuk memprioritaskan program penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran, mendorong sinkronisasi program melalui Rakernis 2025.

Anggota Komisi V DPRD Jabar ingatkan pentingnya tetap mengalokasikan dana hibah pesantren dalam APBD 2025 meskipun ada efisiensi anggaran, sesuai Perda 1/2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Badan Kehormatan DPRD Maluku melakukan konsultasi virtual dengan Kemendagri terkait rancangan tata beracara, guna memastikan pedoman kerja yang kuat dan efektif.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Sulawesi Tenggara, demi pemerataan pembangunan.

Pemkab Probolinggo meminta seluruh ASN untuk meningkatkan sinergi dan integritas dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, serta menjadikan efisiensi anggaran sebagai tantangan untuk kolaborasi yang lebih kuat.

Pemerintah Kota Malang menyiapkan strategi untuk mencegah PHK di sektor perhotelan dengan program 1.000 event dan agenda pariwisata guna menarik wisatawan.

Ketiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara memilih tidak hadir dalam debat publik Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan alasan efisiensi anggaran dan menghindari potensi konflik.

Pemerintah Kabupaten Belitung membentuk tim percepatan pembangunan pariwisata untuk mengembalikan kejayaan sektor pariwisata Belitung dan mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Anggota Komisi VII DPR, Samuel Wattimena, mendorong agar kreativitas seniman tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran pemerintah, dengan strategi pemasaran karya seni lewat video pendek.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mukomuko memastikan anggaran kajian risiko bencana tetap tersedia di APBD 2025 sebesar Rp300 juta, bahkan melibatkan peneliti dari UGM.