Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp723 miliar pada tahun 2025 melalui berbagai upaya penghematan untuk menghindari defisit keuangan.

Pemerintah Provinsi Kepri hanya memberikan satu pasang seragam OSIS gratis untuk siswa SMA/SMK tahun ajaran 2025/2026 karena kebijakan efisiensi anggaran, meskipun ada kemungkinan penambahan anggaran.

Konferensi ke-19 Uni Parlemen Organisasi Konferensi Islam (PUIC) di Jakarta menghasilkan Deklarasi Jakarta, meskipun ada usulan lain bernama Deklarasi Senayan.

Jurnalis di Belitung membentuk Koperasi Pena Dunia Tajam untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tengah tantangan efisiensi anggaran pemerintah dan persaingan media digital.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan segera melakukan penataan ulang struktur organisasi dan tata kerja untuk efisiensi anggaran, termasuk penggabungan beberapa OPD dan pengurangan jumlah kepala seksi.

Rais Syuriah PCNU Situbondo mempertanyakan penghapusan hibah APBD 2025 kecuali untuk musala, dan memperdebatkan alasan efisiensi anggaran di tengah pengadaan mobil dinas baru senilai miliaran rupiah.

Bank Indonesia Provinsi Bengkulu menegaskan pentingnya pemahaman efisiensi anggaran yang tidak berarti penghentian kegiatan, melainkan penghematan biaya untuk diprioritaskan pada sektor lain demi pertumbuhan ekonomi daerah.

Menteri Sekretaris Negara membantah kebijakan efisiensi anggaran menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat di kuartal I 2025, dan menjelaskan beberapa faktor lain yang turut berpengaruh.

Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun program kerja dengan skala prioritas yang jelas dan relevan dengan visi-misi Kabupaten Madina serta kebutuhan masyarakat, di tengah

Kemendagri mendorong Papua Tengah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat guna keberlanjutan fiskal daerah.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan kesiapan provinsi untuk menjadi tuan rumah PON 2028 bersama NTT, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menegaskan fokus pemerintah pada tujuan jangka panjang untuk keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ekonomi global, termasuk efisiensi anggaran dan pengelolaan APBN yang terukur.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, demi efektivitas pelayanan publik.

KPU Teluk Wondama mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1.480.948.956,00 kepada Pemkab Teluk Wondama setelah penyelenggaraan pilkada yang aman dan lancar.

DPRD Babel memastikan tidak ada pemotongan TPP ASN meskipun Pemprov Babel mengalami defisit anggaran, pembayaran akan dilakukan bertahap.

Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp717 miliar pada APBD 2025 dengan memangkas program tidak prioritas dan mengalokasikannya untuk infrastruktur jalan dan pelayanan publik.

Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menyebabkan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tertunda, termasuk pembangunan jalan dan jembatan, meskipun program pelayanan dasar tetap berjalan.

Komisi V DPR mengingatkan BMKG agar efisiensi anggaran tidak menjadi alasan pengadaan alat cuaca dan maritim yang tidak berkualitas, terkait rencana pembelian radar baru pada tahun 2025.

KPU Kabupaten Gunung Mas mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp2,586 miliar ke kas daerah setelah terserap 90,62 persen untuk pelaksanaan pilkada.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghentikan sementara rekrutmen beasiswa doktoral tahun 2025 demi efisiensi anggaran, namun tetap berkomitmen pada pengembangan SDM jangka panjang.