Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 10 proyek strategis untuk tahun anggaran 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pertanian, kelautan, dan pendidikan, meskipun beberapa proyek berpotensi direvisi.

Pemerintah Kabupaten Donggala berencana menyiapkan jaringan komunikasi untuk memfasilitasi pencetakan KTP elektronik di setiap kecamatan, guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Badan Kesbangpol Mukomuko memastikan dana bantuan untuk 10 partai politik tetap cair meskipun ada penghematan APBD 2025, kendati perjalanan dinas untuk pengajuan ke Gubernur Bengkulu dipangkas.

Pemkab Supiori, Papua, optimistis PAD akan mencapai Rp18 miliar pada 2025, meskipun menghadapi efisiensi anggaran signifikan akibat Inpres No. 1/2025 dan PMK No. 29/2025.

BPBD Sulawesi Tengah menghadapi kendala dalam penanganan 73 kejadian bencana akibat efisiensi anggaran yang signifikan, dengan hanya Rp500 juta dialokasikan di tahun 2025.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menggelar rapat koordinasi membahas kebijakan Non-ASN, efisiensi anggaran, dan tindak lanjut temuan BPK, demi pemerintahan yang akuntabel.

Realisasi penerimaan pajak di Nusa Tenggara Barat (NTB) baru mencapai 6,85 persen dari target tahunan hingga Februari 2025, mendorong DJPb untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen melanjutkan program bedah rumah tidak layak huni (RS-RTLH) pada tahun 2025 meskipun anggaran mengalami efisiensi, dengan target perbaikan enam unit rumah.

Pemkot Batam memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kelanjutan revitalisasi Masjid Agung Raja Hamidah pada 2025 dengan anggaran tetap sekitar Rp14-15 miliar.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan acara open house Idul Fitri 1446 H demi efisiensi anggaran dan mendorong masyarakat untuk fokus mempererat silaturahmi keluarga.

Komisi VII DPR RI mengapresiasi langkah cepat Kemenparekraf dalam menyelamatkan industri event di Bali yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan untuk sektor ini.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Banjarmasin menggelar diskusi panel untuk membahas kondisi ekonomi Indonesia terkini, mulai dari efisiensi anggaran hingga peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam menarik investasi asing.

Pemkab Donggala alihkan hasil efisiensi anggaran untuk program prioritas masyarakat, termasuk BPJS gratis, adminduk, dan infrastruktur.

DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri berhasil memfinalisasi efisiensi anggaran sebesar Rp210 miliar pada APBD 2025, berfokus pada pengurangan pos anggaran kurang prioritas demi mendukung program-program prioritas.

Kinerja penyerapan belanja APBN di Kalimantan Selatan tetap terjaga di angka Rp4,58 triliun hingga Februari 2025, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Disnaker membahas isu ketenagakerjaan dan strategi menekan angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,3 persen, termasuk dampak efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata.

Wujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo, Kementerian Dalam Negeri tekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, serta efisiensi anggaran untuk pembangunan yang berkelanjutan.

DPRD Kepri berhasil menyepakati efisiensi anggaran mencapai Rp56 miliar untuk program prioritas, sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD.

Pemkab Pati melakukan rasionalisasi pegawai non-ASN di RSUD RAA Soewondo Pati untuk efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan, di tengah kondisi keuangan rumah sakit yang memprihatinkan.

Kepala BNNP Sumbar tegaskan komitmen pemberantasan narkoba tetap maksimal meski ada efisiensi anggaran, Sumbar urutan keenam daerah rawan narkoba di Indonesia.