Mendagri Tegaskan Ekonomi Daerah Cermin Kemajuan Wilayah: Percepat Belanja APBD 2025!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah sebagai indikator kemajuan, mendorong percepatan realisasi anggaran APBD 2025, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menjadi indikator utama kemajuan suatu wilayah. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 secara virtual pada Kamis (8/5) dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Mendagri menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran APBD 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mendagri Tito, pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun rendah, menandakan kemajuan yang lambat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan adanya tantangan serius dalam pembangunan daerah. Ia mencontohkan beberapa provinsi dengan pendapatan tertinggi nasional justru mengalami pertumbuhan ekonomi negatif karena rendahnya penyerapan belanja daerah. "'Artinya uangnya disimpan di bank, enggak beredar di masyarakat. Akibatnya ini (pertumbuhan ekonomi yang negatif)," ujarnya.

Rendahnya serapan belanja daerah, menurut Mendagri, sering disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, Tito meminta kepala daerah untuk mengonsolidasikan seluruh OPD guna menyusun skenario percepatan belanja, terutama jika realisasi pendapatan daerah sudah tinggi. Hal ini penting untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Percepatan Realisasi Anggaran dan Pentingnya Efisiensi

Mendagri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya evaluasi internal untuk meningkatkan pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran, bukan berarti menyimpan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting ke program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja.

Efisiensi anggaran menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan mengalokasikan dana pada sektor-sektor prioritas, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan.

Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga menjadi sorotan Mendagri. Untuk mendorong daya beli masyarakat, perlu adanya uang yang beredar di masyarakat, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Pemerintah daerah perlu memastikan program-program bantuan sosial tersalurkan dengan tepat dan cepat.

Pemantauan Data Ekonomi dan Sasaran MBR

Mendagri Tito meminta kepala daerah untuk rutin memantau data pertumbuhan ekonomi dan inflasi di wilayah masing-masing. Kedua indikator ini saling terkait dan penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah. Pemantauan yang ketat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan belanja yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, harus segera disalurkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan. Hal ini akan berdampak positif pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Program-program yang tepat sasaran akan memberikan dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Mendagri Tito Karnavian menutup arahannya dengan kembali menegaskan pentingnya percepatan belanja APBD 2025 yang tepat sasaran, khususnya untuk meningkatkan daya beli MBR. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mencerminkan kemajuan suatu wilayah. "'Supaya daya beli masyarakat yang kurang mampu meningkat. Mereka enggak tertekan. Dan itu akan meningkatkan angka konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi, baik pusat maupun daerah,' pungkas dia.

Kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi daerah merupakan cerminan kemajuan suatu wilayah. Percepatan realisasi APBD 2025, efisiensi anggaran, dan peningkatan daya beli masyarakat, khususnya MBR, menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.