APBD Kabupaten Buol tahun 2025 mencapai Rp1,02 triliun, dengan rincian belanja pegawai, barang dan jasa, modal, serta berbagai program lainnya yang menunjang pembangunan daerah.

APBD Parigi Moutong tahun 2025 mencapai Rp1,8 triliun, dengan rincian belanja daerah Rp1,86 triliun, pendapatan daerah Rp1,84 triliun, dan pembiayaan daerah Rp17 miliar.

APBD Kabupaten Morowali Utara tahun 2025 mencapai Rp1,61 triliun, dengan fokus belanja pada pegawai, barang dan jasa, serta infrastruktur, didukung oleh pendapatan dari PAD dan TKDD.

APBD Kabupaten Morowali tahun 2025 mencapai Rp2,86 triliun, dengan rincian belanja pegawai, barang dan jasa, modal, serta pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.

APBD Kabupaten Banggai tahun 2025 mencapai Rp3,25 triliun, dengan rincian belanja daerah Rp3,25 triliun, pendapatan daerah Rp3,07 triliun, dan pembiayaan daerah Rp185,17 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan daerah.

APBD Kota Palu tahun 2025 mencapai Rp1,8 triliun, dengan rincian belanja pegawai, barang dan jasa, modal, serta pendapatan dari PAD dan TKDD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maksimalkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk evaluasi dan percepatan penyerapan anggaran daerah yang masih rendah, baru mencapai 4,18 persen hingga 26 Maret 2025.

DPRD Banten pangkas anggaran perjalanan dinas anggota sebesar Rp71 miliar dan anggaran sosialisasi Rp60 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap Inpres efisiensi belanja daerah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Kabupaten Pasaman harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp61 miliar pada APBD 2025 akibat dampak Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan tujuh sektor prioritas pengawasan di 2025, termasuk pembangunan SDM, infrastruktur, dan ketahanan pangan, serta menargetkan peningkatan kualitas belanja daerah.