Mendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2025 untuk Ekonomi Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendorong percepatan realisasi APBD 2025 untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah, karena realisasi belanja APBD hingga April 2025 baru mencapai 15,44 persen.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia pada Kamis, 8 Mei 2025. Percepatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Rapat koordinasi membahas berbagai kendala, termasuk kelambatan pengadaan barang dan jasa yang berdampak pada rendahnya realisasi belanja.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 30 April 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen. Meskipun meningkat dari Rp212,46 triliun di periode yang sama tahun lalu, persentase ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 16,32 persen. Rendahnya realisasi belanja ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada sektor swasta. "Swasta tidak akan bergerak kalau tidak distimulasi oleh belanja pemerintah," tegas Mendagri Tito Karnavian.

Selain belanja, realisasi pendapatan daerah juga menjadi sorotan. Hingga April 2025, realisasi pendapatan mencapai Rp292,75 triliun atau 21,88 persen, sedikit menurun dibandingkan tahun lalu (22,89 persen). Rendahnya pendapatan daerah menghambat pelaksanaan program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan pemenuhan janji politik kepala daerah. "Program apa pun tidak akan bisa dipenuhi kalau uangnya tidak ada," jelas Mendagri.

Kendala Utama dan Solusinya

Salah satu kendala utama dalam penyerapan anggaran adalah kelambatan pengadaan barang dan jasa. Mendagri mengidentifikasi keraguan dalam penggunaan e-katalog sebagai salah satu penyebabnya. "Akibatnya, lelangnya lambat, mungkin juga ada keraguan soal e-katalog, yang membuat realisasi belanja rendah," ungkap Tito. Untuk mengatasi hal ini, rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas solusi atas berbagai kendala pengadaan dan pemetaan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, turut memberikan masukan dan solusi terkait kendala pengadaan barang dan jasa serta strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Diskusi juga membahas pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan efektif untuk menghindari defisit yang besar. Mendagri menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah.

Selain itu, hadir pula Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang turut memberikan pandangan terkait dampak rendahnya realisasi APBD terhadap program-program prioritas di bidang kesehatan dan gizi. Jajaran pimpinan tinggi madya Kemendagri juga turut hadir dalam rapat koordinasi ini.

Dampak Rendahnya Realisasi APBD

Rendahnya realisasi APBD berdampak signifikan terhadap berbagai sektor. Pertama, sektor swasta terhambat karena kurangnya stimulus dari belanja pemerintah. Kedua, program-program prioritas daerah, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan gizi masyarakat, terancam tidak terlaksana optimal. Ketiga, janji-janji politik kepala daerah juga sulit dipenuhi karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, percepatan realisasi APBD menjadi sangat krusial.

Kemendagri berharap melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah (Pemda) memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat. Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan publik di daerah dapat dipercepat dan lebih efektif. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencapai target realisasi APBD 2025.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Hal ini untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

Kesimpulannya, percepatan realisasi APBD 2025 merupakan langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan keberhasilan program-program prioritas. Koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk mengatasi berbagai kendala dan mencapai target yang telah ditetapkan.