Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran: Fokus pada Program Pro-Rakyat
Mendagri terbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang efisiensi belanja daerah TA 2025 untuk mendukung program pro-rakyat, dengan penghematan dialihkan ke bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Jakarta, 24 Februari 2025 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD TA 2025. Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mendukung program-program pro-rakyat yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Inisiatif ini menjawab pertanyaan apa (efisiensi anggaran), siapa (Mendagri), di mana (seluruh Indonesia), kapan (23 Februari 2025), mengapa (mendukung program pro-rakyat dan efisiensi keuangan negara), dan bagaimana (dengan membatasi belanja seremonial dan mengalokasikan ulang dana). Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini semata-mata untuk kepentingan program yang lebih banyak dan langsung dinikmati masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Surat edaran tersebut secara spesifik mengatur pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. Selain itu, terdapat pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen untuk seluruh perangkat daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) juga diminta untuk melakukan penyesuaian belanja APBD TA 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).
Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat
Hasil penghematan dari efisiensi anggaran ini akan diprioritaskan untuk beberapa sektor penting. Dana tersebut akan dialihkan untuk membiayai program-program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, dan cadangan pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan lebih lanjut, “Semua dialihkan untuk program-program yang pro-rakyat betul. Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, puskesmas, harus bagus standarisasinya.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien demi kepentingan rakyat.
Dalam pelaksanaannya, kepala daerah diminta untuk melakukan identifikasi efisiensi belanja dengan mempertimbangkan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, dan manfaat yang diutamakan. Prioritas diberikan pada pencapaian delapan misi Asta Cita dan tujuh belas program prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.
Pengawasan dan Transparansi
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Mendagri meminta DPRD dan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran ini. Hal ini penting agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah juga akan memantau pelaksanaan kebijakan ini melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kepala daerah juga diminta untuk memperhatikan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian, diharapkan program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan diterbitkannya surat edaran ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat. Transparansi dan pengawasan yang ketat juga menjadi kunci keberhasilan program ini.
