Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara alokasikan Rp4,1 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan pemecah ombak di Kelurahan Tanjung Tengah guna mengatasi abrasi pantai yang parah, tanpa pengurangan anggaran.

Mendagri terbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang efisiensi belanja daerah TA 2025 untuk mendukung program pro-rakyat, dengan penghematan dialihkan ke bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Wakil Gubernur Kepri memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap prioritas di APBD 2025, bahkan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pemkab Kudus berupaya memenuhi kewajiban honor kesejahteraan guru swasta (HKGS) meskipun pemerintah pusat menginstruksikan efisiensi anggaran tahun 2025, dengan melakukan pemetaan program dan efisiensi anggaran di berbagai OPD.

Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp110 miliar pada APBD 2025, sebagian besar proyek fisik ditunda sementara, namun proyek infrastruktur pendukung IKN tetap berjalan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi merealisasikan 20 persen belanja APBD 2025 di triwulan pertama, namun perbedaan metode penghitungan antar OPD menjadi sorotan dan akan segera diharmonisasikan.

Pemkot Depok meningkatkan fasilitas Gedung Ekonomi Kreatif Depok MiCC dengan tambahan AC, perbaikan lantai, dan lainnya melalui APBD 2025 untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif.

Pemerintah Kabupaten Bantul menunda sejumlah kegiatan di APBD 2025, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, sesuai Instruksi Presiden dan arahan Kementerian Dalam Negeri untuk efisiensi anggaran.

DPRD NTB mendesak Pemprov NTB untuk menghapus anggaran Rp400 miliar dari APBD 2025 demi efisiensi, mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas DAK dan DAU serta mencoret proyek-proyek tertentu.

Pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan penyesuaian APBD 2025 setelah pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun, yang berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur.