Pemerintah Kota Bengkulu serius menata kawasan pesisir dengan mencanangkan TPI Pondok Besi sebagai pusat pengolahan ikan laut, didukung anggaran miliaran rupiah untuk revitalisasi pantai.

Kemenkumham Babel bersama Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasi pendaftaran HAKI 300 produk UKM. Upaya ini penting untuk melindungi kekayaan intelektual daerah.

Pemkab Batang mengalokasikan Rp10 miliar dari APBD 2025 untuk proyek infrastruktur jembatan dan jalan, dengan beberapa proyek menunjukkan kemajuan signifikan.

Dinas Pariwisata Kota Mataram menyiapkan pelatihan pemandu wisata untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan destinasi wisata, guna mendukung event nasional dan internasional serta mengoptimalkan potensi wisata lokal.

Pemkot Bengkulu menggelontorkan Rp7 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan dan peningkatan Jalan Aru Jajar Kelurahan Pekan Sabtu, serta Rp300 juta untuk pembangunan taman kota di Kecamatan Singaran Pati.

Dinas Perumahan Kabupaten Biak Numfor mengusulkan anggaran ganti rugi tanah untuk fasilitas publik pada 2025 guna mengurangi pemalangan aset pemerintah oleh masyarakat adat.

Kaukus Ketokohan Jawa Barat memperingatkan Gubernur Dedi Mulyadi agar kepemimpinannya sesuai regulasi, menyoroti penyegelan wisata, pendidikan karakter di militer, bansos syarat KB, dan penyusunan APBD 2025.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menganggarkan Rp950 juta dari APBD 2025 untuk peremajaan lampu lalu lintas di tiga titik strategis di Sampit guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pemkab Barito Utara berkomitmen mempercepat program strategis dengan APBD 2025 tertinggi di Kalimantan Tengah mencapai Rp3 triliun, fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Donggala menyewa 11 mobil dinas untuk sejumlah pejabat sebagai upaya efisiensi anggaran dalam APBD 2025 yang mencapai Rp1,5 triliun, menggantikan kendaraan dinas rusak yang membutuhkan biaya perbaikan besar.

Komisi III DPRK Mimika mengawasi ketat penyerapan anggaran delapan OPD di lingkungan Pemkab Mimika untuk memastikan realisasi APBD 2025 tepat guna dan sesuai progres pembangunan.

Wali Kota Bengkulu meminta lurah mengundurkan diri jika tak mampu memanfaatkan dana kelurahan Rp13,4 miliar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 67 kelurahan pada 2025.

Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK yang diterima pada formasi 2024, memastikan kesiapan finansial pemerintah daerah.

Pemkab Badung meningkatkan infrastruktur jalan di Pengubengan Kangin, Bali, dengan anggaran Rp23,98 miliar dari APBD 2025 untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, segera menyalurkan bantuan senilai Rp1,07 miliar untuk renovasi dan pemeliharaan 55 rumah ibadah di 15 kecamatan, termasuk satu gereja.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan Rp5 miliar dari APBD 2025 untuk perawatan gedung perkantoran Gubernur di Dompak, Tanjungpinang, guna memastikan kenyamanan dan keamanan ASN.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyiapkan anggaran di APBD 2025 untuk gaji CPNS dan PPPK formasi 2024 yang telah diterima, meskipun pengangkatan resmi diundur oleh pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghapuskan dana hibah untuk pesantren di tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan distribusi yang adil, kini fokus pada madrasah.

Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Bengkulu, mengajukan pengadaan ambulans baru untuk enam puskesmas yang kondisinya rusak parah, dengan alokasi dua unit di APBD 2025 dan tiga unit diajukan melalui DAK 2026.

Pemprov Kepri menganggarkan Rp70 miliar dari APBD 2025 untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak di tujuh kabupaten/kota, dengan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat.