Pemkot Bengkulu alokasikan Rp3,5 miliar dari APBD 2025 untuk perluasan TPA Air Sebakul seluas 3 hektare guna meningkatkan pengelolaan sampah dan mengurangi dampak lingkungan.

Pemkab Buleleng mengajukan rancangan perda penyertaan modal Rp30 miliar ke BPD Bali pada APBD 2025 untuk mendukung perekonomian daerah, setelah melihat kontribusi positif BPD Bali selama ini.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan apresiasi positif terhadap kinerja Pansus dalam penyusunan draf Tata Tertib DPRP Pegunungan yang dinilai akan memperlancar koordinasi antara legislatif dan eksekutif.

Pemkot Makassar sedang mengkaji usulan pengadaan 100 unit motor sampah listrik senilai Rp100 miliar dari APBD 2025, dengan pertimbangan matang terkait spesifikasi dan harga.

Pemerintah Kabupaten Agam menggelar gerakan pangan murah di delapan titik untuk menstabilkan harga bahan pokok selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, dengan subsidi APBD 2025.

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, melakukan evaluasi APBD 2025 untuk memastikan efektivitas program pembangunan daerah dan keselarasannya dengan 12 instruksi bupati, termasuk fokus pada restorasi pemerintahan, tata kelola, dan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Banjarmasin berencana memangkas 30 persen anggaran di tahun 2025 dengan mengurangi program yang kurang penting, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Sulawesi Utara mengusulkan penyeragaman pakaian kepala daerah untuk menciptakan citra yang lebih rapi dan profesional, terinspirasi dari kebijakan serupa di Sulawesi Selatan.

Pemkab Mimika mengalokasikan Rp25 miliar dari APBD 2025 untuk subsidi penerbangan perintis dan kargo ke daerah pedalaman, khususnya rute Timika-Jita, Timika-Kokonao, Timika-Tsinga, dan Timika-Arwanop.

Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Sekjen akan melakukan pengecekan langsung ke daerah terkait efisiensi anggaran di APBD 2025, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Kemendagri meminta pemerintah daerah memprioritaskan kesejahteraan petugas Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Satdamkarmat) melalui pemenuhan tunjangan dan jaminan sosial, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Wali Kota Tarakan terpilih, Khairul-Ibnu Saud, mengkaji ulang APBD 2025 untuk menyelaraskan dengan program prioritas Pemkot Tarakan dan pemerintah pusat, serta melakukan pembenahan birokrasi.

Pemerintah Kota Bandarlampung merencanakan efisiensi anggaran hingga Rp140 miliar pada APBD 2025, dengan fokus pada pengurangan belanja operasional tanpa mengurangi gaji pegawai atau program pembangunan.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, membentuk tim transisi untuk menyelaraskan program pemerintahan sebelumnya dengan program saat ini, dengan fokus utama pada peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 dengan menunda sementara perjalanan dinas dan kegiatan OPD, kecuali yang bersifat mendesak, sebagai respons atas pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara alokasikan Rp4,1 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan pemecah ombak di Kelurahan Tanjung Tengah guna mengatasi abrasi pantai yang parah, tanpa pengurangan anggaran.

Mendagri terbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang efisiensi belanja daerah TA 2025 untuk mendukung program pro-rakyat, dengan penghematan dialihkan ke bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Wakil Gubernur Kepri memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap prioritas di APBD 2025, bahkan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Pemkab Kudus berupaya memenuhi kewajiban honor kesejahteraan guru swasta (HKGS) meskipun pemerintah pusat menginstruksikan efisiensi anggaran tahun 2025, dengan melakukan pemetaan program dan efisiensi anggaran di berbagai OPD.

Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp110 miliar pada APBD 2025, sebagian besar proyek fisik ditunda sementara, namun proyek infrastruktur pendukung IKN tetap berjalan.