Efisiensi Anggaran Kementerian UMKM: Tindak Lanjuti Inpres 1/2025
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, segera efisiensikan anggaran sesuai Inpres 1/2025 untuk optimalkan pelayanan publik dan alokasikan dana ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Efisiensi Anggaran Kementerian UMKM: Menindaklanjuti Inpres 1/2025
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bergerak cepat merespon Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran sesuai arahan Inpres tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di Rapimnas PIRA di Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2025.
Maman menjelaskan, Inpres efisiensi anggaran dinilai sangat bermanfaat karena beberapa sektor memiliki potensi penghematan. Dana yang berhasil diefisiensikan, menurutnya, akan dialokasikan ke sektor yang lebih bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Langkah ini sejalan dengan fokus pemerintah pada peningkatan pelayanan publik.
Mengenai waktu penyerahan hasil efisiensi anggaran ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Maman menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Prosesnya melibatkan Kementerian Keuangan, Banggar, dan Komisi XI DPR RI.
Inpres 1/2025: Target Efisiensi dan Fokus Pelayanan Publik
Inpres 1/2025 menargetkan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya efisiensi ini untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Inpres ini mengarahkan sejumlah pejabat negara, termasuk para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan efisiensi anggaran. Presiden secara tegas meminta agar seluruh kementerian/lembaga memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan publik. Alokasi anggaran tidak lagi sekadar mengejar pemerataan antar daerah atau mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya.
Kesimpulan
Langkah Kementerian UMKM untuk melakukan efisiensi anggaran merupakan respons positif terhadap Inpres 1/2025. Efisiensi anggaran diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana negara untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan DPR RI, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
