Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mendorong percepatan realisasi APBD 2025 untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah, karena realisasi belanja APBD hingga April 2025 baru mencapai 15,44 persen.

Kalimantan Barat berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam realisasi pendapatan daerah hingga April 2025, menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan patut diapresiasi.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Bengkulu mencapai Rp75 miliar hingga awal Mei 2025, termasuk opsen pajak.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Lampung sukses besar, menghasilkan pendapatan Rp5-Rp6 miliar per hari bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Bapenda Batam berupaya optimalkan potensi pajak parkir untuk mencapai target Rp16 miliar di 2025, kendati kebijakan penurunan penumpang 15 menit berdampak signifikan pada pendapatan pengelola parkir.

Pemerintah Kota Pekalongan berupaya optimalkan sistem informasi juru parkir untuk mencegah pungutan liar, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor perbarui Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memetakan seluruh tanah dan memperbarui NJOP secara berkala.

DPRD Blora mendukung penuh rencana Menteri ESDM untuk menerbitkan regulasi sumur minyak rakyat, demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah serta lifting migas nasional.

Wagub Kaltim mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan relaksasi Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) hingga 30 Juni 2025 untuk meringankan beban ekonomi dan mendorong pendapatan daerah.

Pemkab Tabalong optimistis capai target pajak daerah Rp133 miliar pada APBD 2025, meningkat signifikan dari target Rp85 miliar di tahun 2024, dengan fokus optimalisasi pajak sarang burung walet dan parkir.

Pemkot Bengkulu melakukan penertiban besar-besaran terhadap ribuan spanduk dan reklame ilegal yang merusak estetika kota dan merugikan pendapatan daerah.

Kawasan Showcase Mangrove G20 di Tahura Ngurah Rai, Bali, akan segera dibuka untuk umum sebagai objek wisata premium setelah proses penyerahan aset dari pemerintah pusat rampung.

Festival Bale Nagi 2025 di Flores Timur, NTT, hadirkan pameran ekonomi kreatif untuk UMKM lokal, dorong peningkatan pendapatan dan promosi wisata daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, segera mengevaluasi potensi daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan fokus pengembangan wisata halal dan religi.

Bapenda Mimika dan BRI berkolaborasi meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah secara daring, guna meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah.

Bapenda Sumsel laporkan realisasi pajak daerah mencapai Rp775 miliar hingga 23 April 2025, atau 20,73 persen dari target tahunan Rp3,73 triliun, dengan Pajak Air Permukaan sebagai kontributor tertinggi.

Program pemutihan pajak kendaraan di Kudus, Jawa Tengah, dimanfaatkan oleh 27.000 warga, kendati masih ada 150.000 pemilik kendaraan yang menunggak pajak hingga Rp50 miliar.

Bapenda Mimika laporkan realisasi pajak daerah mencapai Rp52,9 miliar atau 14,64 persen dari target tahun 2025, dengan kontribusi terbesar dari pajak barang dan jasa tertentu.

Pemkot Bukittinggi berencana beralih ke sistem parkir nontunai untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan pendapatan daerah, setelah ditemukan indikasi pungli di beberapa lokasi parkir.

Pemkot Bukittinggi akan menerapkan sistem parkir non-tunai untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan pendapatan daerah, setelah ditemukannya praktik pungli di beberapa gedung parkir.