Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama DPRD resmi mengesahkan APBD Perubahan 2025 Gianyar, menandai peningkatan signifikan belanja daerah demi kesejahteraan warga.

Gubernur Babel ungkap 60 persen objek Pajak Daerah Bangka Belitung belum tersentuh, sebabkan penerimaan tak maksimal. Cari tahu mengapa dan langkah Pemprov!

Pemerintah Kota Makassar resmi memberlakukan sistem pembayaran QRIS Makassar di seluruh BUMD, menjanjikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi demi masyarakat melek digital.

Pemkab Manokwari bersinergi dengan Samsat optimalkan Pajak Kendaraan Manokwari untuk capai target Rp31,9 miliar, memanfaatkan skema opsen dan program bebas denda.

Bapenda Manokwari mengoptimalkan penerimaan dari Pajak MBLB Manokwari untuk menutupi potensi penurunan BPHTB, menunjukkan tren positif yang menarik perhatian.

DPRD Purwakarta tinjau rest area KM 88A Tol Cipularang untuk optimalkan sinergi pendapatan daerah. Temukan bagaimana kontribusi UMKM dan pajak di sana.

Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya menjaga standar ekosistem pariwisata untuk keberlanjutan sektor, terutama di tengah peningkatan signifikan PAD Solo Raya dari pariwisata.

Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Jateng 2025 disepakati naik signifikan Rp88,4 miliar, siap dorong pembangunan prioritas.

Pemprov DKI Jakarta pertimbangkan usulan DPRD bentuk BUMD parkir untuk tata kelola parkir lebih baik dan atasi kebocoran pendapatan daerah.

Kapal wisata Pemkab Kotim yang tenggelam dinilai tak layak diperbaiki dan akan dilelang untuk menambah pendapatan daerah, setelah mengalami kebocoran dan kerusakan akibat usia tua.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Bengkulu mencapai Rp75 miliar hingga awal Mei 2025, termasuk opsen pajak.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Lampung sukses besar, menghasilkan pendapatan Rp5-Rp6 miliar per hari bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Bapenda Batam berupaya optimalkan potensi pajak parkir untuk mencapai target Rp16 miliar di 2025, kendati kebijakan penurunan penumpang 15 menit berdampak signifikan pada pendapatan pengelola parkir.

Pemerintah Kota Pekalongan berupaya optimalkan sistem informasi juru parkir untuk mencegah pungutan liar, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor perbarui Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memetakan seluruh tanah dan memperbarui NJOP secara berkala.

DPRD Blora mendukung penuh rencana Menteri ESDM untuk menerbitkan regulasi sumur minyak rakyat, demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah serta lifting migas nasional.

Wagub Kaltim mengajak masyarakat memanfaatkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan relaksasi Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) hingga 30 Juni 2025 untuk meringankan beban ekonomi dan mendorong pendapatan daerah.

Pemkab Tabalong optimistis capai target pajak daerah Rp133 miliar pada APBD 2025, meningkat signifikan dari target Rp85 miliar di tahun 2024, dengan fokus optimalisasi pajak sarang burung walet dan parkir.

Pemerintah Kota Jakarta Utara memasang target ambisius untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2,7 triliun pada tahun 2025, dengan sosialisasi masif kepada masyarakat sebagai strategi utamanya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor selama tiga bulan, dengan pembebasan denda dan tunggakan pajak, guna meningkatkan pendapatan daerah dan kepatuhan wajib pajak.