Fakta Mengejutkan: 60 Persen Objek Pajak Daerah Bangka Belitung Belum Terjamah, Apa Dampaknya?

Gubernur Babel ungkap 60 persen objek Pajak Daerah Bangka Belitung belum tersentuh, sebabkan penerimaan tak maksimal. Cari tahu mengapa dan langkah Pemprov!

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, baru-baru ini mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan terkait pengelolaan pajak di wilayahnya. Menurutnya, sekitar 60 persen dari total objek pajak di sektor perkebunan, perikanan, dan perseorangan, khususnya di area perdesaan, belum tersentuh oleh sistem pendataan dan penarikan pajak. Kondisi ini berdampak langsung pada penerimaan Pajak Daerah Bangka Belitung yang masih jauh dari optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Hidayat Arsani di Pangkalpinang pada hari Selasa, menyoroti bahwa saat ini penerimaan pajak baru mencapai 40 persen dari potensi yang ada. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem perpajakan dan potensi pendapatan yang hilang. Padahal, optimalisasi pajak sangat krusial bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk mengambil langkah strategis. Kolaborasi erat dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Babel menjadi prioritas utama. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan memastikan seluruh potensi pendapatan dapat digali secara menyeluruh.

Potensi Pajak yang Belum Tergali Maksimal di Bangka Belitung

Kondisi 60 persen objek pajak yang belum terjamah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Gubernur Hidayat Arsani menjelaskan bahwa potensi ini tersebar luas hingga ke desa-desa, mencakup baik pajak perusahaan maupun pajak perseorangan. Sektor perikanan dan perkebunan, yang merupakan tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Bangka Belitung, diidentifikasi sebagai penyumbang terbesar dari potensi pajak yang belum tergarap ini.

Salah satu penyebab utama dari rendahnya serapan pajak ini adalah keterbatasan jumlah petugas pajak yang mampu menjangkau seluruh wilayah. Petugas yang ada cenderung fokus pada target yang sudah terbiasa, meninggalkan potensi besar di area yang lebih terpencil. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak daerah tidak mencapai surplus yang seharusnya, padahal potensi pendapatan dari sektor-sektor tersebut sangat besar.

Gubernur menegaskan bahwa ini adalah tugasnya untuk mengkoordinasikan agar petugas pajak tidak hanya menargetkan objek yang itu-itu saja. Ada banyak potensi, baik dari skala kecil hingga besar, yang menunggu untuk diidentifikasi dan dioptimalkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Fokus perlu diperluas agar seluruh wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya secara adil dan merata.

Strategi Pemprov Babel untuk Peningkatan Penerimaan Pajak

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengundang seluruh pemangku kepentingan. Pertemuan ini akan melibatkan perwakilan dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten di seluruh Kepulauan Bangka Belitung. Tujuannya adalah untuk duduk bersama, merumuskan strategi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerimaan serta serapan pajak daerah.

Selain itu, sosialisasi yang masif dan terarah akan menjadi kunci. Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup informasi mengenai sanksi dan denda bagi pelanggar. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kejelasan bagi objek pajak terkait hak dan kewajiban mereka. Gubernur menekankan bahwa membayar pajak sama dengan menghalalkan pekerjaan, sebuah filosofi yang perlu ditanamkan kepada masyarakat.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penerimaan pajak daerah di Bangka Belitung. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, DJP, dan seluruh elemen masyarakat, potensi 60 persen objek pajak yang belum tersentuh dapat segera digali. Optimalisasi ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warga.