Pemkab Lampung Selatan hibahkan mobil Samsat keliling ke Pemprov Lampung untuk optimalkan pendapatan pajak daerah dari PKB dan BBNKB, serta memudahkan pelayanan masyarakat.

Bupati Bantul tekankan pentingnya pajak daerah untuk pembangunan, Pemkab luncurkan pembayaran pajak digital melalui virtual account dan QRIS untuk optimalisasi pendapatan dan pelayanan.

Penerapan Perda PDRD Manokwari Nomor 5 Tahun 2023 diproyeksikan meningkatkan pendapatan pajak rumah sewa hingga Rp1 miliar, naik dari target awal Rp400 juta, berkat perluasan cakupan pajak.

Pemkot Batam optimistis capai target PAD Rp2,1 triliun di 2025 dengan berbagai strategi peningkatan pendapatan, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Pemkab Badung, Bali, melakukan sidak rumah indekos yang diduga dihuni WNA di Kuta Utara, dikhawatirkan menurunkan okupansi hotel dan pendapatan pajak daerah.

Bupati Luwu meluncurkan program pembebasan PBB-P2 bagi veteran, mantan pejabat, dan warga miskin ekstrem, sekaligus meningkatkan insentif petugas pajak daerah.

Pemkab Tabalong optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mencapai Rp283 miliar pada tahun 2025, didorong peningkatan ekonomi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Pemkab Tabalong optimistis capai target pajak daerah Rp133 miliar pada APBD 2025, meningkat signifikan dari target Rp85 miliar di tahun 2024, dengan fokus optimalisasi pajak sarang burung walet dan parkir.

Pemerintah Kota Jakarta Utara memasang target ambisius untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2,7 triliun pada tahun 2025, dengan sosialisasi masif kepada masyarakat sebagai strategi utamanya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan PAD, serta berbagai program pendukung lainnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

Pemerintah Kota Bengkulu memberikan insentif Rp5 juta kepada Ketua RT yang berhasil mendorong warganya melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu, memanfaatkan aplikasi PADEK untuk kemudahan pembayaran.

Bapenda Kotim menargetkan 71 usaha di wilayahnya akan menggunakan alat pemantau transaksi pajak daerah pada 2025 untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan transparansi penerimaan pajak.

Bapenda Mimika dan BRI berkolaborasi meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah secara daring, guna meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, mengincar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp16 miliar pada 2025 dengan mengidentifikasi sumber-sumber pajak baru seperti galian C dan retribusi pasar.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban administrasi perpajakan dan optimalisasi sumber pendapatan, serta mendorong digitalisasi untuk transparansi dan akuntabilitas.

Kota Metro, Lampung, telah mengintegrasikan QRIS di 28 masjid untuk donasi dan infak, mendorong digitalisasi transaksi dan peningkatan pendapatan daerah.

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meluncurkan alat pemantau transaksi pajak daerah secara real-time untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran pajak, bekerja sama dengan Bank Kalteng.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, sambut perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang PDRD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang tanpa membebani masyarakat.

Bapenda Manokwari laporkan realisasi pajak triwulan I tahun 2025 mencapai Rp15,9 miliar, melampaui target dan didorong oleh peningkatan signifikan dari Opsen PKB dan BBNKB.

BPPRD Kota Palangka Raya melakukan pendataan ulang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLM) untuk memastikan kepatuhan dan mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,7 miliar.