Kantor Perwakilan BI Bali mencatat capaian impresif digitalisasi pembayaran pajak Bali sebesar Rp6,45 triliun pada semester I 2025. Bagaimana detail dominasi pembayaran digital ini?

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ancam beri sanksi tegas bagi ASN yang tidak taat bayar pajak kendaraan. Terungkap, ribuan ASN menunggak hingga miliaran rupiah. Apa dampaknya?

Wakil Gubernur Jawa Tengah menegaskan kebijakan kenaikan PBB tidak boleh membebani rakyat, menekankan pentingnya sosialisasi dan dialog sebelum implementasi.

Komisi II DPR RI mendesak kepala daerah lebih kreatif mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberatkan rakyat, berkaca pada kasus Pati dan tingginya ketergantungan pada pusat.

DPRD Jawa Barat mendesak optimalisasi APBDP 2025, dengan fokus pada peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja. Simak detail prioritas infrastruktur dan layanan dasar.

DPRD dan Kadin DKI Jakarta berkolaborasi erat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya UMKM. Kolaborasi DPRD Kadin DKI ini diharapkan memperkuat kontribusi pajak daerah dan stabilitas ekonomi.

DPRD dan Pemkot Bogor resmi menyepakati perubahan Perda Pajak Daerah, menindaklanjuti evaluasi Kemendagri. Simak detail dan implikasinya bagi pendapatan daerah!

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah merealisasikan Pendapatan Daerah Biak sebesar Rp611 miliar hingga Agustus 2025, memicu pertanyaan tentang capaian target akhir tahun.

Penerapan tarif sewa MCC di Malang Creative Center kini resmi diberlakukan. Kebijakan ini diambil menyusul rekomendasi dari BPK demi peningkatan PAD Kota Malang.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berhasil mencatat capaian PAD Pasaman Barat hingga Juli sebesar Rp82,8 miliar, melampaui 50% target 2025. Bagaimana strategi mereka?

DPRD Kota Ambon mendesak Pemkot segera membenahi sistem pengelolaan sampah Ambon, termasuk regulasi dan mekanisme retribusi, yang dinilai belum optimal.

Pemkot Jambi mencatat realisasi PAD hingga Mei 2025 mencapai Rp151 miliar, meningkat signifikan berkat inovasi layanan dan pengelolaan pajak yang efektif.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat menggelar 'coaching clinic' untuk optimalkan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dari perusahaan sawit, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DPRD Kota Ambon membentuk Panitia Kerja untuk mengevaluasi pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Barito Timur membentuk tim khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sosialisasi dan penertiban administrasi kendaraan, terutama angkutan batu bara, serta razia gabungan kendaraan bermotor.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mengoptimalkan pendapatan pajak daerah melalui digitalisasi transaksi.

Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satgas Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengawasi distribusi BBM di Riau.

Pemkab Biak Numfor berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,2 miliar hingga triwulan I 2025, meskipun masih jauh dari target pendapatan asli daerah (PAD) tahunan.

Pemkot Malang akan menaikkan batas omzet usaha makanan dan minuman yang bebas pajak menjadi Rp10 juta per bulan melalui revisi Perda Nomor 4 Tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan membentuk tim untuk menagih pajak kendaraan bermotor secara langsung kepada wajib pajak yang menunggak, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).