Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satgas Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengawasi distribusi BBM di Riau.

Pemkab Biak Numfor berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp1,2 miliar hingga triwulan I 2025, meskipun masih jauh dari target pendapatan asli daerah (PAD) tahunan.

Pemkot Malang akan menaikkan batas omzet usaha makanan dan minuman yang bebas pajak menjadi Rp10 juta per bulan melalui revisi Perda Nomor 4 Tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan membentuk tim untuk menagih pajak kendaraan bermotor secara langsung kepada wajib pajak yang menunggak, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkot Jambi menargetkan Rp3 miliar dari 50 wajib pajak dalam operasi penertiban pajak untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Bapenda Bengkayang berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri untuk mencapai target penerimaan PBB P2 dan BPHTB sebesar Rp27 miliar di tahun 2025, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp29 miliar dan mulai mendistribusikan 96 ribu lebih Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) kepada wajib pajak.

Pemkot Depok memberikan diskon 100 persen PBB untuk NJOP di bawah Rp200 juta hingga Juni 2025, sekaligus menghapus denda, merupakan kabar gembira bagi wajib pajak di Kota Depok.

Pemkab Agam, Sumatera Barat, menggali potensi pajak sarang burung walet untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencapai target Rp207 miliar pada 2025.

Bapenda Pasaman Barat turunkan tim jemput bola untuk pungut pajak, target tambahan Rp25 miliar dari pajak kendaraan pada 2025 dengan perubahan plat nomor kendaraan perusahaan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan PAD, serta berbagai program pendukung lainnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian.

DPRK Aceh Barat mendesak Pemkab segera berlakukan Qanun No. 1/2024 tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk optimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan batu bara, yang berpotensi mencapai Rp3 miliar per tahun.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025 untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkab Pasaman Barat optimistis capai target PAD Rp161,6 miliar di 2025 setelah raihan Rp25,9 miliar pada periode Januari-April.

Bapenda Manokwari luncurkan aplikasi pencatat transaksi pajak berbasis digital untuk permudah pengusaha dan tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkot Jaktim gencar sosialisasikan keringanan PBB-P2 tahun 2025 dengan diskon hingga 10 persen untuk tingkatkan kepatuhan wajib pajak dan capaian target pendapatan daerah.

Kanwil Kemenkeu Kepulauan Bangka Belitung optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, meskipun realisasi PAD Triwulan I 2025 menurun.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, meminta seluruh kendaraan berplat nomor luar daerah yang beroperasi di Babel untuk segera dimutasikan paling lambat tahun depan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian daerah, terutama sektor pajak daerah dan pajak burung walet.

Pemkab Mukomuko terapkan tarif baru pajak listrik non-PLN berdasarkan Perda 2/2024 dan Perbup 32/2024, berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah hingga 100 persen.