DPRD Jabar Soroti Optimalisasi APBDP 2025: Prioritaskan Infrastruktur dan Layanan Dasar, Apa Saja?
DPRD Jawa Barat mendesak optimalisasi APBDP 2025, dengan fokus pada peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja. Simak detail prioritas infrastruktur dan layanan dasar.
BANDUNG – Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat baru-baru ini menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) hingga akhir tahun 2025. Penekanan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Bandung, pada Selasa (12/8).
Optimalisasi APBDP Jabar tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan aset daerah, penerimaan pajak, hingga sumber-sumber pendapatan lain yang belum maksimal. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari sembilan fraksi DPRD Jabar terkait rancangan APBDP 2025. Beliau memastikan bahwa semua masukan dan pertanyaan akan dijawab dalam rapat paripurna berikutnya, menunjukkan komitmen pemerintah provinsi terhadap transparansi anggaran.
Fokus Optimalisasi Pendapatan Daerah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pandangan fraksi-fraksi secara umum terbagi dalam tiga aspek utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk sektor pendapatan, fokus utamanya adalah mengoptimalkan penerimaan Provinsi Jawa Barat.
Optimalisasi ini akan dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya adalah pemanfaatan aset daerah yang belum maksimal, peningkatan efektivitas pengumpulan pajak daerah, serta eksplorasi sumber-sumber penerimaan lainnya yang potensial. Langkah ini diharapkan dapat menambah kas daerah untuk mendukung program pembangunan.
Peningkatan pendapatan menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Dengan pendapatan yang optimal, pemerintah provinsi dapat lebih leluasa dalam merencanakan serta melaksanakan program-program prioritas.
Prioritas Belanja: Infrastruktur dan Layanan Dasar
Dalam aspek belanja, Dedi Mulyadi menambahkan bahwa penekanan utama adalah pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Meskipun demikian, porsi belanja dalam APBDP 2025 ini lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur vital di Jawa Barat.
Pembangunan infrastruktur pada akhir tahun 2025 akan difokuskan pada beberapa sektor kunci. Ini termasuk peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru, perbaikan jaringan irigasi, normalisasi sungai dan waduk, serta peningkatan penerangan jalan umum. Alokasi dana yang signifikan menunjukkan komitmen terhadap pembangunan fisik.
Sebagai contoh, untuk infrastruktur jalan diproyeksikan ada peningkatan anggaran antara Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Penerangan jalan umum akan meningkat sekitar Rp100 miliar, dan irigasi sekitar Rp110 miliar. Selain itu, sektor kesehatan juga mendapatkan tambahan sekitar Rp29 miliar untuk SKTM, serta Rp30 miliar hingga Rp50 miliar untuk ruang kelas dan sekolah baru.
Terkait pembiayaan, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjamin pembayaran utang dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) setiap tahun. Hal ini juga memastikan bahwa hasil dari penggunaan utang tersebut benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat Jawa Barat, menunjukkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
