Wamendagri Tekankan Efisiensi Pengelolaan APBD 2025: Anggaran Tak Prioritas Harus Dihapus

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan APBD 2025 dan meminta pemerintah daerah menghapus anggaran yang tidak selaras dengan program prioritas pemerintah pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan menyusul evaluasi kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak selaras dengan program strategis pemerintah pusat. Bima Arya juga meminta agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD selaras dengan program prioritas nasional.

Wamendagri secara tegas meminta agar anggaran-anggaran yang tidak berkorelasi positif langsung dengan program prioritas nasional dihapus. "Anggaran-anggaran yang tidak berkorelasi positif langsung dengan program prioritas itu delete saja, dihilangkan saja, dialokasikan untuk yang prioritas. Intinya itu," tegas Bima Arya. Hal ini sejalan dengan program Astacita yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden. Pengawasan yang detail terhadap penggunaan APBD juga menjadi sorotan penting untuk memastikan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Wamendagri meminta pemerintah daerah untuk mendetailkan angka-angka yang direncanakan dalam APBD agar tidak terjadi pemborosan. Bima Arya memberikan beberapa contoh kasus yang menunjukkan perlunya efisiensi anggaran. Ia juga menekankan pentingnya selaras dengan langkah Kementerian dan Lembaga yang tengah melakukan penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas, seperti Kementerian Dalam Negeri yang tetap memprioritaskan pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Efisiensi APBD untuk Program Prioritas

Bima Arya menjelaskan bahwa penerapan efisiensi akan membuat anggaran jauh lebih sehat, terutama mengingat pemerintah sedang menjalankan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, dan pendirian sekolah unggulan. Meskipun beberapa program telah berjalan, Wamendagri yakin efisiensi akan memberikan dampak positif dan menciptakan ruang fiskal daerah yang lebih sehat. Penerapan efisiensi, menurutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

Wamendagri menekankan bahwa efisiensi bertujuan untuk memperkuat kapasitas ruang fiskal daerah. "Bapak-Ibu sekalian, efisiensi itu sejatinya adalah untuk membuat kapasitas ruang fiskal daerah justru lebih kuat, lebih sehat. Kalau prinsip efisiensi ini berjalan dengan baik, dipahami dengan baik," tegasnya. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Nanang Permana, jajaran Forkopimda Kabupaten Ciamis, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Dalam arahannya, Bima Arya juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan APBD. Dengan demikian, diharapkan anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga strategi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada demi pembangunan yang berkelanjutan.

Penyesuaian Anggaran dan Program Prioritas Nasional

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan contoh nyata bagaimana efisiensi diterapkan. Meskipun ada tekanan untuk mengurangi pengeluaran, Kemendagri tetap memprioritaskan pengadaan blangko KTP-el karena merupakan kebutuhan dasar pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti pengurangan layanan publik, melainkan optimalisasi penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dengan demikian, penerapan efisiensi dalam pengelolaan APBD bukan hanya sekadar penghematan, tetapi juga merupakan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung program-program prioritas pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan program dan anggaran juga menjadi poin penting dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan APBD.

Kesimpulannya, efisiensi dalam pengelolaan APBD 2025 merupakan kunci untuk menciptakan ruang fiskal daerah yang lebih sehat dan kuat. Dengan menghapus anggaran yang tidak prioritas dan fokus pada program strategis, pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.