Gubernur Jabar Terpilih Pangkas Belanja Rp5 Triliun, Fokus Infrastruktur dan Pendidikan
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, berkomitmen memangkas belanja tidak penting hingga Rp5 triliun untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi, telah mengumumkan komitmennya untuk memangkas anggaran belanja yang tidak penting hingga mencapai Rp5 triliun. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Pengumuman tersebut disampaikan usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu lalu.
Efisiensi Anggaran: Prioritas Pembangunan Jabar
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat. Sebelum menjabat, ia telah melakukan perhitungan matang untuk memprioritaskan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan. Pemangkasan anggaran akan difokuskan pada pos-pos yang dianggap tidak penting, seperti penghapusan anggaran baju dinas dan pengurangan anggaran perjalanan dinas.
Lebih rinci, Dedi menjelaskan pengurangan anggaran perjalanan dinas luar negeri dari Rp1,5 miliar menjadi nol, dan perjalanan dinas dalam negeri dari Rp1,8 miliar menjadi Rp700 juta. Selain itu, anggaran untuk seminar dan proyek yang tidak esensial juga akan dipangkas. Total efisiensi anggaran yang ditargetkan mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp5 triliun.
Alokasi Dana Efisiensi: Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan
Dana sebesar Rp5 triliun yang berhasil diefisiensikan akan dialokasikan untuk sektor-sektor prioritas. Sektor pendidikan akan mendapatkan suntikan dana untuk membangun ruang kelas dan sekolah baru. Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi fokus, meliputi jalan lintas Parung Panjang, jalan Puncak Dua, dan jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.
Ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Dana efisiensi akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan peningkatan mutu laboratorium guna meningkatkan kualitas bibit padi. Di sektor kesehatan, integrasi layanan kesehatan dari rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu akan menjadi prioritas.
Target Pembangunan Jabar 2026 dan Investasi 2027
Dedi Mulyadi menargetkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan jalan di Jawa Barat dapat tuntas pada tahun 2026. Setelah itu, pada tahun 2027, fokus akan dialihkan pada investasi daerah untuk meningkatkan nilai investasi Jawa Barat di masa depan. Dengan demikian, efisiensi anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Efisiensi APBN dan APBD
Langkah Dedi Mulyadi sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres tersebut meminta pemangkasan anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, efisiensi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Dengan komitmen yang kuat dan perencanaan yang matang, diharapkan efisiensi anggaran di Jawa Barat dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan efisien, serta memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan.