Jabar Efisiensikan Anggaran Rp4 Triliun: Fokus Prioritas, Tanpa Ganggu Kinerja
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, minta OPD detailkan rencana efisiensi anggaran hingga Rp4 triliun untuk APBD 2025, dengan prioritas realokasi ke perbaikan jalan, elektrifikasi, dan pembangunan ruang kelas baru, tanpa mengorbankan efektivit
Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Triadi Machmudin, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merinci rencana efisiensi anggaran hingga Rp4 triliun. Langkah ini ditargetkan untuk APBD 2025, dan diharapkan tidak mengurangi efektivitas kinerja masing-masing OPD. Pernyataan ini disampaikan Bey di Gedung Sate Bandung, Jumat (31/1).
Bey menekankan pentingnya detail dalam perencanaan efisiensi. Ia menolak kebijakan pemotongan anggaran secara merata di semua OPD. "Saya tidak mau dipukul rata," tegas Bey. "Efisiensi harus berdasarkan detail program, mana yang bisa ditunda dan mana yang tidak. Kita harus memastikan, misalnya, anggaran BPBD tidak sampai terganggu sehingga menghambat penanggulangan bencana."
Efisiensi anggaran akan diterapkan di semua OPD, termasuk Sekretariat DPRD Jabar. Terkait perjalanan dinas DPRD, Bey menyatakan akan ada komunikasi untuk memastikan urgensi setiap perjalanan dinas. "Kita akan lihat urgensinya," jelasnya. "Apakah studi banding atau perjalanan dinas ke luar kota benar-benar diperlukan dan apakah bisa dikurangi? Pasti akan ada komunikasi dan evaluasi lebih lanjut."
Meskipun ditargetkan efisiensi Rp2-Rp4 triliun, Bey optimistis hal ini tidak akan berdampak negatif pada kinerja. Justru sebaliknya, dana yang diefisiensikan akan dialokasikan ke program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. "Meskipun ada pengurangan di satu sisi, akan ada peningkatan di sisi lain yang berdampak pada masyarakat," ujarnya. "Namun, angka efisiensi ini belum final dan akan dirapatkan kembali pada Senin (3/2)."
Realokasi anggaran hasil efisiensi difokuskan pada tiga proyek prioritas: perbaikan infrastruktur jalan, pencapaian elektrifikasi 100 persen, dan pembangunan ruang kelas baru. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan visi misi Gubernur terpilih, Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, dalam rapat pimpinan (Rapim) Pemprov Jabar, Bey telah menyampaikan target efisiensi APBD 2025 sebesar Rp2-Rp4 triliun. OPD diminta untuk mengidentifikasi pos-pos anggaran yang dapat diefisiensikan. Draft rencana efisiensi dari masing-masing OPD diharapkan selesai pada Senin (3/2) dan akan dikonsolidasikan dengan rancangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang diterbitkan Presiden pada 22 Januari 2025, menargetkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306 triliun. Inpres ini juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk membatasi belanja seremonial, mengurangi perjalanan dinas hingga 50 persen, dan lebih selektif dalam memberikan hibah. Target efisiensi ini bertujuan untuk memfokuskan anggaran pada peningkatan pelayanan publik.
Dengan demikian, efisiensi anggaran di Jabar merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan memastikan dana teralokasikan pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan efisiensi yang detail dan terukur diharapkan mampu menyeimbangkan antara penghematan dan efektivitas kinerja pemerintahan.
