TAPD Jabar Temukan Potensi Penghematan Rp3 Triliun dari Efisiensi Anggaran

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jawa Barat menemukan potensi penghematan anggaran hingga Rp3 triliun melalui simulasi kebijakan efisiensi, yang akan dilaporkan kepada Gubernur terpilih untuk ditindaklanjuti.

Bandung, 17 Februari 2024 - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat mengumumkan hasil simulasi kebijakan efisiensi yang mencengangkan: potensi penghematan anggaran hingga Rp3 triliun. Temuan ini disampaikan langsung oleh Ketua TAPD Jawa Barat, Herman Suryatman, di Kantor Bappeda Jabar.

Simulasi yang dilakukan TAPD Jawa Barat ini mengarah pada penghematan di berbagai sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan visi misi Gubernur terpilih. Herman Suryatman, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa beberapa lini yang menjadi fokus penghematan meliputi belanja barang dan jasa, bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, dana hibah, belanja lainnya, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, honorer, dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).

Rincian Penghematan dan Strategi Efisiensi

Angka Rp3 triliun yang dihasilkan dari simulasi ini, menurut Herman, masih perlu dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi sebelum diputuskan. "Dari simulasi, terkumpul Rp3 triliun. Dan kami akan menunggu putusan dari pimpinan. Yang jelas kami sudah laporkan, kami akan konsultasikan, pada akhirnya Pak Gubernur yang akan memutuskan," ujarnya.

TAPD menekankan pentingnya efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk cermat dan inovatif dalam mengelola anggaran. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci untuk mencapai efisiensi dan efektivitas anggaran. "Jangan sampai efisiensi, tapi IKU tereduksi. Kami minta OPD harus cermat, kemudian mengembangkan inovasi, kolaborasi karena modal utama pembangunan bukan hanya dari APBD, bisa juga dari berbagai pihak dalam koridor pentahelix. Kolaborasi dikembangkan sehingga ke depan belanja lebih efisien dan efektif," tegas Herman.

Dampak Positif dan Jaminan Pelayanan Publik

Herman memastikan bahwa penghematan ini tidak akan mengganggu optimalisasi visi dan misi Dedi Mulyadi. Prioritas tetap diberikan pada peningkatan pelayanan publik. "Hemat kami, efisiensi ini momentum untuk menguatkan kepemimpinan di setiap lapisan birokrasi pemerintahan karena pemimpin yang tangguh, saat efisiensi itu, inovasi, kolaborasi harus dikembangkan. Tidak menjadikan APBD modal utama pembangunan. APBD hanya stimulus. APBD harus dikelola efektif dan efisien," jelasnya.

Penghematan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Sektor pendidikan juga akan mendapatkan prioritas dengan pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Program elektrifikasi dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar juga akan menjadi fokus utama.

Langkah Selanjutnya dan Transparansi

Hasil simulasi dan rencana efisiensi anggaran akan dilaporkan kepada Gubernur terpilih dan selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Jabar untuk ditetapkan. Proses ini menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan potensi penghematan Rp3 triliun ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Proses ini menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa anggaran yang ada dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.