Institut Teknologi Bandung (ITB) resmi menjadi konsultan Pemprov Jabar dalam pembangunan desa, fokus pada tata ruang, lingkungan, dan teknologi tepat guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Institut Teknologi Bandung (ITB) resmi menjadi konsultan Pemprov Jabar dalam pembangunan desa, fokus pada pengembangan tata ruang, lingkungan, dan ekonomi berbasis kearifan lokal.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta RSUD Karawang memperbaiki pelayanan setelah seorang ayah mengamuk karena bayinya meninggal dunia diduga akibat malapraktik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menyampaikan pidato tentang pentingnya naskah kuno Nusantara sebagai rujukan pembangunan, dalam rangka HUT ke-45 Perpustakaan Nasional.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang wisuda untuk menekan angka pinjaman online yang tinggi di Jawa Barat, yang mencapai Rp18,6 triliun pada tahun 2024.

Kaukus Ketokohan Jawa Barat memperingatkan Gubernur Dedi Mulyadi agar kepemimpinannya sesuai regulasi, menyoroti penyegelan wisata, pendidikan karakter di militer, bansos syarat KB, dan penyusunan APBD 2025.

Stafsus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menanggapi wacana Dedi Mulyadi yang akan memberikan gaji Rp10 juta per KK jika menjadi Gubernur DKI, menyebutnya sebagai salah hitung dan menjelaskan perhitungan APBD DKI Jakarta.

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan pembelaan terhadap kebijakan Gubernur Jabar yang mengirim siswa nakal ke barak militer, menyebutnya sebagai pendidikan karakter yang baik untuk mempersiapkan generasi 2045.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengkritik pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang keliru memahami fungsi APBD DKI Jakarta dan menjanjikan bansos Rp10 juta per kepala keluarga.

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan perluasan program pendidikan siswa bermasalah di barak militer Jawa Barat ke seluruh Indonesia, jika terbukti efektif.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyarankan agar penanganan anak bermasalah yang dididik di barak TNI melibatkan pakar, guna memastikan pendekatan yang tepat dan holistik.

Komnas HAM menyoroti rencana Gubernur Jawa Barat yang akan melibatkan TNI dalam mendidik siswa bermasalah, dan menilai perlu ditinjau ulang karena berpotensi melanggar hukum.

Komnas HAM tegas menolak wacana Gubernur Jawa Barat yang mensyaratkan vasektomi untuk mendapatkan bansos, menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi dan privasi.

MUI Jawa Barat menegaskan haramnya vasektomi, menimbulkan kontroversi terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjadikan KB pria sebagai syarat bantuan sosial.

Pengamat pendidikan UPI, Cecep Darmawan, menilai program wajib militer Gubernur Jawa Barat untuk anak bermasalah kontradiktif dengan pedagogi dan menyarankan pendidikan bela negara sebagai alternatif.

Mendikbudristek Abdul Mu'ti enggan berkomentar terkait rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membina siswa nakal di barak TNI, menyatakan baru mengetahui rencana tersebut dari media.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memuji keberanian Aura Cinta yang memperdebatkannya terkait kebijakan penghapusan wisuda, meskipun muncul dugaan bahwa kejadian tersebut merupakan settingan.

Jawa Barat menjadikan desa sebagai pusat pembangunan, meliputi infrastruktur, kesehatan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat, dengan rencana insentif dan sanksi bagi desa.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat penerima beasiswa dan berbagai bantuan sosial untuk pemerataan bantuan.

Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah hukum terhadap pengelola Pasar Gedebage karena tumpukan sampah mencapai 1.120 meter kubik akibat dugaan pungli iuran sampah.