Gubernur Jawa Barat menginstruksikan penghapusan tunggakan PBB hingga tahun 2024 dan sebelumnya di seluruh kabupaten/kota, memicu pertanyaan tentang dampaknya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan Jabar sebesar Rp335 miliar pada akhir 2026. Strategi pembayaran bertahap akan diterapkan, apa saja sumber dananya?

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan dukungan 100% terhadap Penolakan KJA Pangandaran di Pantai Timur. Apa alasan di balik keputusan tegas ini?

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan adalah investasi jangka panjang, bukan beban, demi masa depan berkelanjutan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan investasi berkelanjutan wajib membawa manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat, bukan hanya ganti rugi sembako atau pungutan liar.

Komnas Perempuan mendesak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghentikan gurauan seksis pejabat yang ditujukan pada perempuan, mengingat humor tersebut berpotensi melanggar UU TPKS.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius melakukan evaluasi BUMD Jawa Barat yang terindikasi masalah, termasuk dugaan korupsi, dengan audit investigatif demi perbaikan kinerja.

Pekerja pariwisata Jawa Barat mendesak Gubernur Dedi Mulyadi mencabut pelarangan study tour, kecewa tanggapan via medsos. Apa langkah selanjutnya?

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung perkembangan program Koperasi Desa Merah Putih dari berbagai kepala daerah, menunjukkan dampak positifnya bagi ekonomi desa.

KPK menyatakan kasus dugaan korupsi Bank BJB tidak dibahas saat pertemuan dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, fokus pada anggaran Pemprov Jabar.

Stafsus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menanggapi wacana Dedi Mulyadi yang akan memberikan gaji Rp10 juta per KK jika menjadi Gubernur DKI, menyebutnya sebagai salah hitung dan menjelaskan perhitungan APBD DKI Jakarta.

Menteri HAM Natalius Pigai memberikan pembelaan terhadap kebijakan Gubernur Jabar yang mengirim siswa nakal ke barak militer, menyebutnya sebagai pendidikan karakter yang baik untuk mempersiapkan generasi 2045.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengkritik pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang keliru memahami fungsi APBD DKI Jakarta dan menjanjikan bansos Rp10 juta per kepala keluarga.

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan perluasan program pendidikan siswa bermasalah di barak militer Jawa Barat ke seluruh Indonesia, jika terbukti efektif.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah pemberitaan yang menyebut vasektomi sebagai syarat penerima bansos, menegaskan bahwa KB hanya anjuran, terutama bagi laki-laki yang sudah memiliki banyak anak.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana berdiskusi dengan Mendikdasmen terkait program pendidikan karakter bagi siswa bermasalah di barak militer untuk mengatasi masalah disiplin dan perilaku remaja.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) menyatakan usulan vasektomi sebagai syarat penerima bansos belum urgen dan Kemensos tetap menggunakan DTSEN sebagai acuan.

Menteri HAM Natalius Pigai akan mendalami wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos, guna memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM.

Kementerian HAM akan mengawasi dan memberikan masukan terhadap program pendidikan siswa bermasalah di barak militer Jawa Barat, memastikan program tersebut tidak melanggar HAM dan berjalan transparan.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan program pendidikan siswa bermasalah di barak militer Jawa Barat tak melanggar HAM karena bukan hukuman fisik, melainkan pembinaan karakter.