KPK: Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB Tak Dibahas dalam Pertemuan dengan Dedi Mulyadi

KPK menyatakan kasus dugaan korupsi Bank BJB tidak dibahas saat pertemuan dengan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, fokus pada anggaran Pemprov Jabar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pertemuan antara pihaknya dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak membahas kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pertemuan yang berlangsung pada Senin pagi tersebut lebih difokuskan pada pembahasan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, terkait proyek pengadaan iklan pada Bank BJB periode 2021—2023, tidak menjadi topik pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.

KPK mendukung upaya perencanaan penganggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Budi menambahkan bahwa KPK akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk memetakan permasalahan dan kekhususan di setiap wilayah.

Fokus Pembahasan: Perencanaan dan Penganggaran Pemprov Jabar

Pertemuan antara KPK dan Dedi Mulyadi secara khusus membahas upaya realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jabar mengungkapkan adanya realokasi anggaran lebih dari Rp5 triliun yang bertujuan untuk mengubah belanja rutin pemerintah yang selama ini dianggap memboroskan anggaran.

KPK menekankan pentingnya komitmen dari anggota DPRD dalam upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya pencegahan korupsi ini tidak hanya bertujuan untuk memitigasi potensi terjadinya korupsi, tetapi juga memastikan agar setiap rupiah anggaran negara atau daerah dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Budi Prasetyo menambahkan, “Dengan demikian, upaya-upaya tersebut tidak hanya untuk memitigasi ataupun mencegah potensi terjadinya korupsi, tetapi juga memastikan agar setiap rupiah anggaran negara ataupun anggaran daerah bisa betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Dukungan KPK terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah

KPK menyatakan dukungannya terhadap upaya perencanaan penganggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi.

KPK akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memetakan potensi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

KPK berharap upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat didukung oleh seluruh pihak, termasuk DPRD. Komitmen bersama sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah tetap membutuhkan komitmen dari anggota dewan di DPRD.

Kunjungan Dedi Mulyadi ke KPK pada Senin pagi menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga antirasuah dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. Diharapkan, kerjasama ini dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.