Anggota Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga triliunan rupiah dari berbagai gugatan.

Pemerintah Kota Kediri berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya, membuktikan komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik di Buleleng untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat demokrasi.

Meskipun Pemprov Jatim meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya, DPRD Jatim akan mengawal rekomendasi BPK terkait beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan komitmen daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Kejari Lahat sukses pulihkan keuangan daerah senilai Rp2,5 miliar dari 25 perkara, dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) optimis meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, berkat sinergi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Kementerian Keuangan luncurkan sertifikasi manajemen risiko GRCE untuk tingkatkan akuntabilitas dan budaya sadar risiko dalam pengelolaan keuangan negara.

Bupati Bone Bolango tekankan pentingnya sinergi pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan memastikan transparansi serta akuntabilitas anggaran.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menggelar pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola aset dan pajak daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel demi pembangunan daerah berkelanjutan.