Audit BPK: Momentum Pulihkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjadikan audit BPK sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah empat tahun mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pemerintah Kabupaten Bogor tengah berupaya keras untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyusul audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. Audit ini dianggap sebagai momentum krusial untuk memperbaiki citra pemerintahan daerah.
Proses audit yang dimulai Senin lalu di Sekretariat Daerah, Cibinong, menjadi sorotan utama. Bupati Rudy Susmanto menekankan pentingnya audit ini, khususnya dalam konteks kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor perlu dipulihkan.
Pencapaian enam kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut hingga tahun 2020 menjadi catatan positif sebelumnya. Namun, empat tahun terakhir (2021-2024) menorehkan catatan berbeda dengan raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Oleh karena itu, audit BPK kali ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Audit BPK sebagai Titik Balik Pemerintahan Kabupaten Bogor
Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa proses audit BPK ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan daerah saja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan dari seluruh unsur birokrasi, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), camat, lurah, dan kepala desa. Semua pihak harus bahu-membahu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ia menambahkan, "Ini adalah momentum bersama. Kita ingin kembali meraih predikat WTP, tapi dengan cara yang benar, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Dua hari terakhir proses pemeriksaan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya." Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat Bupati untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor.
Keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik, menurut Bupati, akan berdampak positif bagi pelayanan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadi pelayan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa ia dan Wakil Bupati tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan penuh dari seluruh pihak, terutama dari internal pemerintah, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi dan kerja sama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Harapan untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap hasil pemeriksaan BPK kali ini menjadi titik awal yang baik. Mereka optimistis audit ini akan menjadi langkah awal untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat dan opini WTP dari BPK RI.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan publik merupakan aset berharga yang harus dijaga dan dipelihara. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Audit BPK ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
Melalui audit ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap dapat belajar dari kesalahan di masa lalu dan menerapkan langkah-langkah yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan opini WTP dapat kembali diraih di masa mendatang.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.
Dengan adanya komitmen yang kuat dari Bupati dan seluruh jajaran pemerintahan, diharapkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat kembali pulih dan terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
