Bupati Bogor Tindak Lanjuti Temuan Audit BPK: Fokus Perbaikan Pengelolaan Dana BOS
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menindaklanjuti temuan audit BPK terkait LKPD 2024, dengan fokus utama pada perbaikan pengelolaan dana BOS di 16 sekolah yang mendapat perhatian serius.
Kabupaten Bogor, 14 Mei 2024 - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, langsung merespon hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Rapat koordinasi tindak lanjut hasil audit yang digelar Selasa di Sekretariat Daerah Cibinong menghasilkan fokus utama pada perbaikan pengelolaan keuangan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor.
Dari hasil audit tersebut, terungkap masih ada 16 sekolah di Kabupaten Bogor yang menjadi perhatian serius BPK, terutama terkait penggunaan dana BOS. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 129 sekolah. Penurunan signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan di tingkat sekolah.
Meskipun demikian, Bupati Rudy Susmanto menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan keuangan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Perbaikan Pengelolaan Dana BOS Menjadi Prioritas
Bupati Rudy Susmanto menyampaikan apresiasinya kepada kepala sekolah dan guru yang telah berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan di sekolah masing-masing. "Saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, para guru yang terkadang sudah bekerja dengan baik masih dianggap salah, apalagi kerjanya salah. Kita butuh guru, kepala sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendidik putra-putri kita," ungkap Bupati Rudy.
Fokus utama tindak lanjut hasil audit BPK ini adalah pada perbaikan administrasi keuangan di 16 sekolah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk menyelesaikan temuan administrasi secepatnya agar tidak terulang di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk meraih WTP dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Bupati Rudy juga menekankan pentingnya kerjasama seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dukungan dari seluruh unsur birokrasi, termasuk SKPD, BUMD, camat, lurah, dan kepala desa sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Capaian dan Tantangan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor
Pemerintah Kabupaten Bogor telah melalui berbagai fase dalam pengelolaan keuangan daerah. Prestasi gemilang ditorehkan dengan capaian enam kali opini WTP berturut-turut hingga tahun 2020. Namun, dalam empat tahun terakhir (2021-2024), Kabupaten Bogor hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Oleh karena itu, pencapaian WTP kembali menjadi target utama. Bupati Rudy menegaskan bahwa pencapaian ini harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemeriksaan hasil audit BPK ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Rudy Susmanto berharap agar seluruh pihak dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki sistem dan proses pengelolaan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan baik dan akuntabel.
Kerja Sama Antar Pihak Kunci Raih WTP
Keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel tidak hanya bergantung pada pimpinan daerah saja. Bupati Rudy menekankan pentingnya peran serta seluruh unsur birokrasi. Kerja sama yang solid antara SKPD, BUMD, camat, lurah, dan kepala desa sangat krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, Bupati Rudy optimistis bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor dapat kembali meraih predikat WTP dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya.
Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan terukur akan terus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
