Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, mengajak partai politik untuk mengelola bantuan keuangan secara profesional, akuntabel, dan transparan demi memperkuat pilar demokrasi.

Polres Metro Tangerang Kota meraih dua penghargaan bergengsi dari KPPN Tipe A1 Tangerang atas prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan, menunjukkan komitmen Polri yang presisi dan akuntabel.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengajak perbankan untuk meningkatkan literasi keuangan di sembilan kabupaten/kota, guna membangun ekonomi Papua yang lebih kuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kejari Ogan Komering Ilir mengembalikan 147 unit kendaraan roda empat senilai Rp8,8 miliar kepada Pemkab OKI, setelah ditemukan adanya penyimpangan penggunaan aset daerah.

Wagub Rano Karno meminta akuntan perkuat transparansi keuangan negara dan daerah serta berperan aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM di Indonesia.

Universitas Andalas (Unand) dan Bank Nagari berkolaborasi mensosialisasikan program tabungan pajak bagi pegawai Unand, sekaligus membahas pengelolaan keuangan digital di lingkungan kampus.

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berhasil meraih persentase Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tertinggi di Sumatera, mencapai 87,13 persen, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan masalah pengelolaan keuangan tahun 2023 senilai Rp832 juta sebelum menjadi temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prudential Syariah mengajak masyarakat untuk mengalokasikan sebagian THR guna meningkatkan perlindungan finansial keluarga melalui asuransi syariah, terutama asuransi jiwa.

Masyarakat Jawa Barat kini lebih bijak dalam mengelola keuangan menjelang Lebaran 2025, dengan peningkatan signifikan pada tabungan emas di Pegadaian.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajak mahasiswa untuk mengawasi pengelolaan dana haji mencapai Rp171 triliun dan memanfaatkan keuntungannya untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Pemerintah daerah dituntut kreatif dan transparan dalam mengelola anggaran pasca pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, dengan fokus pada potensi daerah dan komunikasi yang baik.

Dinas Sosial Mimika mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengelola keuangan bantuan, guna meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran mendorong peningkatan transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Selatan, menjadikan Kalsel sebagai contoh bagi daerah lain.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengusulkan penguatan kewenangan untuk memastikan penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai peruntukan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi KPK.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Eduart Wolok, memastikan penggunaan anggaran kampus akan lebih selektif dan efisien, termasuk restrukturisasi RBA fakultas serta optimalisasi penggunaan gedung untuk kegiatan kampus guna menghemat pengeluar

Pemerintah Kabupaten Batang melakukan efisiensi anggaran dengan memetakan pos-pos pengeluaran potensial untuk dipangkas, termasuk perjalanan dinas dan honor pegawai, menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

BPKP Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Maluku Utara, termasuk fokus pada SDM, penurunan stunting, dan kesejahteraan sosial.

Badan Akuntabilitas Publik DPD RI mendorong penyelesaian kerugian daerah Riau senilai Rp453,62 miliar akibat kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal berdasarkan temuan BPK RI semester I 2024.

BPK memberikan apresiasi pada kinerja KPK dalam pemulihan aset negara, namun juga menyoroti sejumlah risiko dalam pengelolaan keuangan KPK yang perlu diperbaiki.