Pemkab Barito Timur Perbaiki Pengelolaan Keuangan, Dapatkan Masukan dari BPKP Kalteng
Pemerintah Kabupaten Barito Timur meminta masukan dari BPKP Kalteng untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintahan, terutama dalam pengelolaan PAD dan pengadaan barang/jasa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur, Kalimantan Tengah, berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini ditandai dengan permintaan masukan konstruktif dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, di Tamiang Layang, Sabtu, 17 Mei 2024.
Misnohartaku berharap sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Pertemuan antara Pemkab Barito Timur dan BPKP Kalteng ini diselenggarakan oleh Inspektorat Barito Timur dan dihadiri oleh sejumlah Kepala dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkab Barito Timur untuk mengoptimalkan potensi daerah, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Dwito Santoso, menekankan perlunya perbaikan tata kelola PAD secara berkelanjutan.
Perbaikan Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP tahun 2024, ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Barito Timur. Realisasi belanja daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih tergolong lambat. Terdapat pula kesenjangan antara realisasi belanja dengan rencana penarikan dana.
Dwito Santoso menjelaskan, kebijakan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana pengadaan juga belum mencukupi, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan. Proses perencanaan dan manajemen risiko dalam pelaksanaan pengadaan masih dianggap lemah.
BPKP Kalteng juga menyampaikan hasil evaluasi terhadap penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2024. Rincian hasil evaluasi per sektor akan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang disusun berdasarkan asersi dari pemerintah daerah.
Penguatan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintahan
Melalui pertemuan ini, Pemkab Barito Timur berharap dapat terus berbenah dalam memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan. Masukan dari BPKP Kalteng diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus perbaikan antara lain: percepatan realisasi belanja daerah, peningkatan efektivitas pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah. Pemkab Barito Timur berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPKP Kalteng.
Dengan adanya kerjasama dan pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Barito Timur akan semakin transparan dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Langkah-langkah yang akan diambil Pemkab Barito Timur antara lain:
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.
- Mempelajari dan mengimplementasikan best practices dalam pengelolaan PAD.
- Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- Memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah.
Pemkab Barito Timur optimistis dengan adanya kerjasama ini, pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik dan berdampak pada pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.
