BPKP Fokus Pengawasan 7 Sektor Utama di 2025: Pembangunan SDM hingga Energi Berkelanjutan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan tujuh sektor prioritas pengawasan di 2025, termasuk pembangunan SDM, infrastruktur, dan ketahanan pangan, serta menargetkan peningkatan kualitas belanja daerah.
Jakarta, 11 Februari 2025 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan tujuh sektor utama sebagai fokus pengawasan pada tahun 2025. Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Ateh menjelaskan bahwa prioritas pengawasan BPKP di tahun 2025 adalah mengawal program-program prioritas Presiden. Tujuh sektor yang menjadi fokus tersebut meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, pembangunan infrastruktur berkualitas, akuntabilitas keuangan pemerintah dan kekayaan negara serta daerah, transformasi ekonomi, ketahanan pangan, penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta pembangunan energi berkelanjutan.
Peningkatan Kualitas Belanja Daerah
BPKP juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas belanja daerah. Hasil evaluasi tahun 2024 terhadap 163 pemerintah daerah (pemda), 326 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ribuan program dan kegiatan, menunjukkan temuan signifikan. Sekitar Rp39,51 triliun (43,07 persen) dari total anggaran Rp91,75 triliun berpotensi tidak efektif dan efisien. Temuan ini menggarisbawahi risiko besar dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah akibat perencanaan dan penganggaran yang belum optimal.
Untuk mengatasi hal ini, BPKP berencana menjalankan berbagai langkah strategis di tahun 2025. Langkah-langkah tersebut meliputi evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pemberian saran perbaikan regulasi. Keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga sangat penting untuk memastikan disiplin belanja daerah dan mengidentifikasi hambatan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Strategi Pengawasan BPKP 2025
Selain itu, spending review sektoral dan evaluasi pemanfaatan transfer ke daerah akan dilakukan untuk memastikan anggaran dimanfaatkan secara optimal. BPKP juga akan menyediakan layanan konsultasi terkait penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk membantu pemda meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Untuk mendukung hal ini, BPKP telah menyiapkan helpdesk layanan konsultasi di 36 perwakilan BPKP di seluruh Indonesia.
Ateh juga memaparkan capaian BPKP sepanjang tahun 2024. BPKP telah melaksanakan 13.292 kegiatan assurance dan 3.967 kegiatan consulting. Hasilnya memberikan kontribusi keuangan negara sebesar Rp78,34 triliun, terdiri dari efisiensi belanja (Rp60,07 triliun), penyelamatan keuangan negara dan daerah (Rp11,96 triliun), serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah (Rp6,31 triliun).
Kerja Sama Antar Lembaga
BPKP menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPD RI, untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif. "Nanti sama-sama kita mendorong perbaikan daerah. Bapak/ibu (DPD) dari segi politik, kami (BPKP) dari segi teknis, jadi kita bisa sama-sama memperbaiki itu," ujar Ateh. Kerja sama ini diharapkan dapat memastikan penggunaan anggaran negara yang lebih efisien dan efektif untuk pembangunan nasional.
Dengan fokus pada tujuh sektor utama dan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, BPKP berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara di tahun 2025. Harapannya, pengawasan yang lebih ketat ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih optimal dan berkelanjutan.
