BPK Awasi Keuangan Negara 2024: Fokus Kemensos dan Kominfo
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memulai pemeriksaan tata kelola keuangan negara melalui Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 2024, dengan fokus khusus pada Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Jakarta, 18 Februari 2024 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini difokuskan pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024, khususnya pada entitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) III BPK. Langkah ini merupakan bagian penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Tujuan Pemeriksaan dan Entitas yang Diprioritaskan
Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, menjelaskan bahwa tujuan utama pemeriksaan ini adalah memberikan opini atas kewajaran LKKL. Hal ini meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan yang teliti dan komprehensif ini sangat krusial untuk menjaga kesehatan keuangan negara.
Pada tahun 2024, Ditjen PKN III BPK akan memeriksa 29 entitas kementerian/lembaga. Namun, dua entitas mendapatkan perhatian khusus: Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua kementerian ini dianggap signifikan karena pengaruhnya yang besar terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), baik dari sisi keuangan maupun risiko yang mungkin timbul.
"Dengan demikian, keberadaan kementerian/lembaga signifikan tersebut memberikan dampak alokasi sumber daya pemeriksaan lebih besar, quality assurance yang lebih mendalam, dan hasil pemeriksaan yang dapat mempengaruhi LKPP," kata Akhsanul Khaq.
Tantangan dan Kebijakan yang Diperhatikan
Beberapa kebijakan pemerintah yang signifikan turut menjadi fokus pemeriksaan. Kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kebijakan pelaksanaan belanja pemerintah menjadi sorotan utama. Arahan Presiden terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga turut diperhatikan dalam proses pemeriksaan ini. BPK menyadari pentingnya konteks kebijakan dalam menilai kinerja keuangan kementerian dan lembaga.
Hasil pemeriksaan LKKL dan LKPP tahun 2023 juga menjadi perhatian. Akhsanul Khaq menyoroti beberapa permasalahan yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti pemerintah. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap LKPP/LKKL Tahun 2024. Oleh karena itu, tindak lanjut yang efektif dan efisien atas temuan pemeriksaan sebelumnya menjadi sangat penting.
"Saya berharap pimpinan kementerian/lembaga beserta jajarannya menaruh perhatian yang lebih atas permasalahan-permasalahan signifikan dan berulang tersebut," tegas Akhsanul Khaq.
Komitmen BPK terhadap Integritas dan Independensi
BPK menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan bangsa melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK selalu menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme, serta kode etik yang berlaku. Hal ini memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil pemeriksaan yang dilakukan.
Pemeriksaan LKKL 2024 ini bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan upaya proaktif untuk menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Dengan fokus pada kementerian kunci dan memperhatikan kebijakan pemerintah terkini, BPK berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
Kesimpulan
Pemeriksaan LKKL 2024 oleh BPK menandai komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Fokus pada Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perhatian terhadap kebijakan pemerintah terkini, menunjukkan pendekatan yang holistik dan proaktif dalam menjaga kesehatan keuangan negara. Tindak lanjut yang efektif atas temuan pemeriksaan sebelumnya juga menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
