BPK Tekankan Belanja Efektif dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pemeriksaan keuangan negara harus berfokus pada belanja efektif yang menciptakan lapangan kerja, produktivitas, investasi, dan kemajuan IPTEK, serta pertahanan keamanan, selaras dengan harapan Presiden.

Jakarta, 6 Februari 2024 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan arah pemeriksaan keuangan negara kini difokuskan pada belanja yang efektif dan efisien. Hal ini disampaikan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, sejalan dengan harapan Presiden dalam penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024.

Dalam entry meeting pemeriksaan laporan keuangan Badan Narkotika Nasional (BNN) 2024, Nyoman menjelaskan, "Selaras dengan harapan Presiden, hasil pemeriksaan BPK harus mengarah pada belanja yang efektif. Ini berarti belanja yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas terukur, menarik investasi dan devisa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta memperkuat pertahanan dan keamanan."

Pemeriksaan Berbasis Risiko dan Solusi

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK menerapkan pendekatan risk based audit. Strategi ini memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien dan memberikan pandangan komprehensif atas kinerja pemerintah. Lebih lanjut, BPK mendorong penerapan solution-based thinking dalam menganalisis masalah dan menawarkan solusi konkret.

Pemeriksaan laporan keuangan BNN 2024 sendiri difokuskan pada beberapa area krusial. Ini termasuk kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan hukum, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Analisis Risiko dan Fokus Pemeriksaan

Berdasarkan analisis risiko komprehensif atas hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK mengidentifikasi potensi masalah pada belanja barang dan modal BNN, serta pelaksanaan rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA). Oleh karena itu, pemeriksaan difokuskan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, aset, dan persediaan.

"Berdasarkan pemetaan risiko tersebut, fokus dan sasaran pemeriksaan mencakup penerimaan negara bukan pajak (PNBP), belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta aset dan persediaan," jelas Nyoman.

Pentingnya Peran APIP

Nyoman juga menekankan pentingnya peran Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal perbaikan berkesinambungan. Kerja sama dan koordinasi antara BPK dan APIP dinilai krusial untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pengawasan internal sangat penting karena mampu mengawal keseluruhan proses. Pemeriksaan BPK selalu mendorong penguatan peran APIP melalui kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin tata kelola pemerintahan yang baik," tegas Nyoman.

Kesimpulannya, BPK berkomitmen untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Fokus pada belanja yang berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama dalam pemeriksaan keuangan negara.