Bupati Sigi, Moh. Rizal Intjenae, mendorong peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi program pemerintah daerah untuk mencegah korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Wali Kota Batu, Jawa Timur, Nurochman, menyatakan optimistis bahwa sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK akan efektif mencegah korupsi hingga ke tingkat daerah dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ombudsman RI menyoroti pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah malaadministrasi dan korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pemeriksaan keuangan negara harus berfokus pada belanja efektif yang menciptakan lapangan kerja, produktivitas, investasi, dan kemajuan IPTEK, serta pertahanan keamanan, selaras dengan harapan Presiden.