BPK Dorong Pendekatan Solusi dalam Pemeriksaan Keuangan KPU 2024
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pendekatan solution-based thinking dalam pemeriksaan Laporan Keuangan KPU TA 2024 untuk memastikan efektivitas belanja negara dan mendorong perbaikan pengelolaan keuangan.
Jakarta, 5 Februari 2025 - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya pendekatan solution-based thinking dalam audit Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran (TA) 2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam entry meeting pemeriksaan LK KPU TA 2024 di Kantor KPU, Jakarta.
Fokus pada Solusi dan Efektivitas Belanja Negara
Dorongan ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya belanja pemerintah yang efektif. Seperti yang disampaikan Nyoman, belanja efektif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, dan memperkuat pertahanan negara. Oleh karena itu, BPK mendorong para pemeriksa untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan solusi konkret untuk meningkatkan pengelolaan keuangan KPU.
Pendekatan Risk Based Audit (RBA)
BPK juga berkomitmen meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan melalui pendekatan risk based audit (RBA). Metode ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan memberikan pemahaman komprehensif terhadap kinerja pemerintah. Dengan pendekatan ini, BPK dapat memprioritaskan area yang berisiko tinggi dan memastikan penggunaan dana negara yang optimal.
Temuan Pemeriksaan Interim
Pemeriksaan interim atas LK KPU TA 2024 telah dilakukan pada Sekretariat Jenderal KPU dan daerah pada akhir tahun 2024. Beberapa risiko signifikan teridentifikasi, antara lain perbedaan saldo kas hibah pemilu, ketidaklengkapan pertanggungjawaban belanja Badan Adhoc Pemilu, dan keterlambatan penyampaian tagihan belanja barang/jasa non kontraktual. Temuan-temuan ini menjadi fokus utama dalam pemeriksaan selanjutnya.
Fokus Pemeriksaan LK TA 2024
Pemeriksaan LK TA 2024 akan berfokus pada belanja barang, belanja modal, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset tetap. Analisis risiko yang komprehensif akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan interim. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh tentang pengelolaan keuangan KPU.
Sinergi BPK dan KPU
Entry meeting ini diharapkan dapat memastikan kelancaran proses pemeriksaan dan penyelesaian tepat waktu. Nyoman menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan KPU dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.
Kesimpulan
Dengan mengadopsi pendekatan solution-based thinking dan risk based audit, BPK berupaya memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran negara oleh KPU. Harapannya, temuan pemeriksaan akan menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan pengelolaan keuangan KPU di masa mendatang, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.