BPKP Kalbar Awasi Efisiensi Anggaran APBD 2025
Tim BPKP Kalbar melakukan evaluasi efisiensi anggaran APBD 2025 di sejumlah lembaga pemerintahan Kalbar, fokus pada lima sektor utama dan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Pontianak, 31 Januari 2025 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat (Kalbar) gencar mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran, BPKP menurunkan tim ke berbagai lembaga pemerintahan di provinsi tersebut.
Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M Harahap, menyatakan bahwa langkah ini penting untuk memastikan APBD 2025 digunakan secara optimal. Tim BPKP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kalbar. Fokus utama pengawasan ini adalah lima sektor krusial: pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan ketahanan pangan.
Pengawasan ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo, yang menekankan efisiensi anggaran. Harahap menegaskan komitmen BPKP untuk memastikan penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan maksimal. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pengeluaran APBN dan APBD.
Instruksi Presiden tersebut meminta pemerintah daerah meninjau kembali belanja daerah, khususnya dana Transfer ke Daerah (TKD). Total alokasi TKD secara nasional mencapai Rp50,59 triliun. Dana ini diharapkan dialokasikan untuk program prioritas dan memangkas pengeluaran tidak esensial. Efisiensi anggaran menjadi kunci stabilitas kinerja pemerintah daerah, terutama dalam kondisi ekonomi global yang penuh tantangan.
BPKP memiliki mandat untuk mengawasi implementasi efisiensi anggaran, termasuk dana sebesar Rp306,69 triliun (sesuai Diktum Keenam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025). BPKP berkomitmen untuk memastikan seluruh kepala daerah menjalankan instruksi Presiden dengan baik dan bertanggung jawab. Koordinasi antar lembaga di tingkat daerah sangat penting untuk keberhasilan program nasional ini.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran. BPKP siap memastikan pemerintah daerah mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.
Dengan pengawasan ketat dari BPKP, diharapkan pengelolaan APBD Kalbar 2025 semakin transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik.