BPKP Malut Komitmen Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKP Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Maluku Utara, termasuk fokus pada SDM, penurunan stunting, dan kesejahteraan sosial.

Ternate, 11 Februari 2024 - Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Maluku Utara (Malut) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Daerah (Rakorwasda) yang baru saja digelar di Ternate.

Rakorwasda ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan di Maluku Utara. Tujuan utamanya adalah menyatukan persepsi terkait capaian pembangunan dan kondisi tata kelola saat ini, serta membangun komitmen bersama untuk perbaikan berkelanjutan. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Malut, Tri Wibowo Aji, koordinator pengawasan BPKP, tujuh kepala daerah, dua sekretaris daerah, tiga perwakilan kepala daerah, dan seluruh Inspektur Daerah di Provinsi Malut.

Pentingnya Rakorwasda untuk Maluku Utara

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Malut, Tri Wibowo Aji, menjelaskan bahwa Rakorwasda menjadi media komunikasi efektif untuk menyampaikan rencana dan hasil pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah di Malut. Dalam kesempatan tersebut, Aji juga mempresentasikan ikhtisar hasil pengawasan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Presentasi ini menyoroti beberapa area yang perlu perbaikan, seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), penurunan angka stunting, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, Aji menekankan pentingnya perbaikan tata kelola daerah di Maluku Utara. Rakorwasda ini juga menjadi entry meeting untuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tahun 2025. Fokus evaluasi meliputi sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan pariwisata di 11 pemerintah daerah di Maluku Utara. Ini menunjukkan komitmen BPKP untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Maluku Utara.

Komitmen Bersama untuk Masa Depan

Salah satu poin penting dalam Rakorwasda adalah penandatanganan komitmen bersama untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan tahun 2025. Penandatanganan ini menandai keseriusan seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Komitmen ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan di Maluku Utara.

Dengan adanya Rakorwasda ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara akan semakin baik dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan di berbagai sektor, termasuk peningkatan kualitas SDM, penurunan angka stunting, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPKP Malut berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Maluku Utara.

Keberhasilan pembangunan di Maluku Utara sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan adanya komitmen bersama dan pengawasan yang ketat dari BPKP, diharapkan Maluku Utara dapat mencapai kemajuan yang signifikan di masa mendatang. Rakorwasda ini menjadi langkah awal yang penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Maluku Utara.

Langkah Konkret Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Sebagai tindak lanjut dari Rakorwasda, BPKP Malut akan memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Pendampingan ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerah.

Selain itu, BPKP Malut juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan komitmen bersama. Monitoring dan evaluasi ini akan memastikan bahwa komitmen bersama tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang ketat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara akan semakin baik dan akuntabel.

Secara keseluruhan, Rakorwasda yang diselenggarakan oleh BPKP Malut merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Maluku Utara. Komitmen bersama yang telah ditandatangani diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan di Maluku Utara sangat bergantung pada pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan adanya pengawasan dan pendampingan dari BPKP Malut, diharapkan Maluku Utara dapat mencapai kemajuan yang signifikan di masa mendatang.