BPK Perkuat Pengawasan Keuangan Negara: Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal, ditandai dengan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Fathan Subchi, menegaskan komitmen BPK dalam meningkatkan kualitas pengawasan keuangan negara. Hal ini disampaikan saat serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Rabu (19/3). Pergantian kepemimpinan ini menandai langkah strategis BPK dalam memperkuat pengawasan dan mendorong optimalisasi pendapatan daerah guna mencapai kemandirian fiskal.

Dalam sambutannya, Fathan Subchi menekankan pentingnya penguatan 'Quality Control' dan 'Quality Assurance' dalam setiap proses pemeriksaan. Ia juga menyatakan bahwa BPK berkomitmen untuk memperluas pemeriksaan kinerja, terutama dalam optimalisasi pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Subchi menambahkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. Hal ini tercermin dalam perhatian publik terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Opini tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan publik.

Penguatan Pengawasan dan Opini WTP

Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Sulawesi Utara selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil. Prestasi membanggakan diraih pada tahun anggaran 2023, di mana seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Subchi mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir.

Lebih penting lagi, kata Subchi, adalah bagaimana anggaran tersebut digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk mendukung program pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. BPK menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Dengan kepemimpinan baru di BPK Perwakilan Sulut, diharapkan pengawasan terhadap anggaran daerah akan semakin kuat dan berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen BPK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rotasi Jabatan dan Penguatan Organisasi

Fathan Subchi juga menjelaskan bahwa promosi, rotasi, dan mutasi jabatan merupakan bagian dari strategi BPK untuk memperkuat budaya organisasi yang berlandaskan independensi, integritas, dan profesionalisme. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara.

Serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Fathan Subchi. Arief Fadillah menyerahkan jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut kepada Bombit Agus Mulyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Gorontalo. Arief Fadillah selanjutnya akan menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan Keuangan Negara 1.A di Kantor Pusat BPK Jakarta.

Jabatan baru Arief Fadillah memiliki tanggung jawab yang luas, meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di berbagai lembaga penting, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah kementerian.

Kehadiran Penting Para Pemangku Kepentingan

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut dr. Michaela Elsiana Paruntu, Forkopimda, kepala daerah kabupaten dan kota, legislatif, pimpinan instansi vertikal, pejabat BPK Sulut, dan para undangan lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan perhatian terhadap pentingnya pengawasan keuangan negara.

Secara keseluruhan, serah terima jabatan ini menandai komitmen BPK dalam meningkatkan kualitas pengawasan keuangan negara dan mendorong optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Utara. BPK terus berupaya untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.