Sinergi BPK dan Pemda Sulut Diharapkan Tetap Terjaga demi Pembangunan yang Lebih Baik
Gubernur Sulawesi Utara berharap sinergi positif antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Daerah terus dijaga untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel demi pembangunan daerah.
Manado, 11 Maret 2024 - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, menekankan pentingnya sinergi yang erat antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, di Manado, Senin lalu. Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama dan pengawasan keuangan daerah demi pembangunan yang lebih baik di Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius menyampaikan harapannya agar sinergi positif antara BPK dan Pemda Sulut tetap terjaga dan bahkan ditingkatkan. Ia juga mengajak BPK untuk memberikan masukan dan pengawasan yang konstruktif dalam pengelolaan keuangan daerah, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap prosesnya. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan di seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi Utara.
Lebih lanjut, Gubernur Yulius berharap kolaborasi ini akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pentingnya Kolaborasi BPK dan Pemda Sulut
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, menegaskan komitmen BPK untuk mendorong pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Hal ini sejalan dengan harapan Gubernur Yulius untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di Sulawesi Utara.
Kunjungan kerja ini, menurut Bombit, merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi antara BPK dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. BPK berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada Pemda Sulut dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Bombit juga menyampaikan bahwa kunjungan ini sekaligus sebagai ajang memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di BPK Sulawesi Utara. Dengan demikian, diharapkan sinergi dan komunikasi yang baik dapat terjalin dengan Pemda Sulut sejak awal kepemimpinannya. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan keuangan dan memberikan masukan yang tepat sasaran.
Peserta Pertemuan dan Jajaran Pimpinan
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting dari kedua belah pihak. Dari pihak BPK Perwakilan Sulawesi Utara, turut hadir Kabid Pemeriksaan I, Coreman Maruli Tua, dan Kasubag Humas dan TU, Bonita Yunanto. Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hadir Sekretaris Daerah Provinsi, Steve Hartke Andries Kepel, Plt. Inspektur, Jemmy Stani Kumendong, dan Kepala BKAD, Clay Dondokambey.
Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari kedua instansi untuk membangun kerja sama yang erat dan berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan pemeriksaan keuangan negara dapat berjalan lancar dan efektif, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Sulawesi Utara.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara BPK dan Pemda Sulut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan semakin transparan dan akuntabel. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara dan percepatan pembangunan di daerah tersebut. Kolaborasi ini menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Semoga sinergi BPK dan Pemda Sulut akan terus berlanjut dan menghasilkan dampak positif bagi pembangunan di Sulawesi Utara. Komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
